Pendukung Jokowi Jateng minta Revisi UU KPK dibatalkan

Semarang-DJ. Para Pendukung Jokowi di Jawa Tengah yang dipimpin Kyai Akhmad Robani Albar, SH meminta kepada Presiden RI agar segera membatalkan Revisi UU KPK RI. Karena hal ini sebagaimana surat terbukanya yang diunggah di Medsos dinilainya akan melemahkan lembaga KPK yang selama ini telah menjadi ujung tomba dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,

“Kami Pendukung setia Pak Jokowi tanpa pamrih karena niat mencari pemimpin yang terbaik di NKRI.  Bahwa tahun 2014 saya terpilih sebagai ketua relawan Jokowi Kala RKIH (Rumah Koalisi Indonesia Hebat) yang di selenngarakan di hotel parogon Solo yang di hadiri oleh Bapak Jenderal Purn. Edy Tejo dan Jenderal Purn. Tyiasno Sudarto.

Dan dengan mandat tersebut kami bikin posko kemenangan JOKOWI JK dengan nama relawan RKIH di Jl Pandanaran No 50 Kota Semarang yang saat ini menjadi Hotel Aston. Sedangkan Tahun 2019 periode kedua Jokowi Makruf, walau teman yang tergabung di RKIH banyak yang loncat ke 02 saya tetap setia dukung Pak Jokowi Makruf Amin dan aktip dalam segala kegiatan yang terkait dukungan kepada 01 Jokowi Makruf dengan harapan Lanjutkan Indonesia semakin baik,” papar Robani dalam surat terbukanya.

Namun saat ini, Robbani juga merasa kecewa atas adanya Revisi UU KPK RI dan menagih Janji Presiden untuk membatalkannya. Maka dengan ini saya dan kawan-kawan selaku pendukung Jokowi dan Aktivis anti korupsi MENAGIH JANJI BPK IR JOKO WIDODO Dalam PEMBERANTASAN KORUPSI MOHON PAK PRESIDEN TOLAK Revisi UU KPK

Yang menurut saya ada beberapa poin yang melemahkan KPK . Dan  Pemberantasan korupsi di Indonesia (kembali) sedang diujung tanduk,”
Ada 9 Point yang dapat melemahkan KPK diantaranya Independensi KPK terancam, Penyadapan dipersulit dan dibatasi, Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi
, Penuntutan Perkara Korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Perkara korupsi yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, Kewenangan pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas
, Kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan dan Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas,” jelasnya. .

Ditempat terpisah Sekretaris Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Tengah, Rahmat Da’wah dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) GNPK Pantura di Brebes.(Sabtu, 7/9) menyatakan menolak adanya Revisi UU KPK RI yang saat ini sedang dibahas di DPR RI,” Kami sepakat dengan teman-teman GNPK Jawa Tengah menolak Revisi UU KPK RI,.Karena akan memperlemah pemberantasan Korupsi di Negeri ini,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Penolakan Revisi UU KPK RI saat ini telah muncul dari berbagai daerah yang dilakukan para Aktivis Anti Korupsi. Termasuk di Jawa Tengah Koalisi Anti Korupsi Jateng Juga menolak Revisi UU KPK yang nantinya akan melemahkan lemba Anti Rasuwah tersebut. Dan kabarnya belakangan ini DPR RI telah membuka Ruang Pendapat terhadap Publik untuk menerima masukan dari Masyarakat atas Revisi UU KPK.

( TIM)

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan