Warga NU Banyumas Tuntut Cabut Permendikbud Atau Ganti Mentri Pendidikan

Warga NU Banyumas Tuntut Cabut Permendikbud Atau Ganti Mentri Pendidikan
Warga NU Banyumas Tuntut Cabut Permendikbud Atau Ganti Mentri Pendidikan

BANYUMAS,delikjateng.com – Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, menolak pemberlakuan lima hari sekolah atau yang dikenal dengan “full day school”. Penolakan disampaikan melalui aksi damai di Alun-Alun Purwokerto, Senin (7/8).

Aksi diikuti pelajar dan santri Lembaga Pendidikan Ma`arif NU, Banser, Fatayat NU, Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Berbagai poster yang berisi penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah. Mereka menilai hal itu akan mematikan madrasah diniyah.

Selain menolak full day school, mereka juga menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur soal lima hari sekolah.

Menurut Koordinator Lapangan Taofik Hidayat, program lima hari sekolah yang diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sudah banyak mendapat pertentangan dan penolakan oleh sejumlah ormas dan elemen masyarakat. Tetapi Mendikbud Muhadjir Effendy sepertinya menutup mata dan telinga sehingga tetap memberlakukan program lima hari sekolah.

Program lima hari sekolah telah nyata-nyata merugikan lebih dari 70.000 madrasah diniyah, di bawah naungan NU dan ratusan ribu Taman Pendidikan Al Quran lainnya di seluruh Indonesia.

“Sudah banyak masukkan ke kami akan sejumlah madrasah diniyah sore hari, yang nyaris kehabisan murid karena mereka masih di sekolah. Selain itu, kami juga menerima laporan dan keluh kesah, banyak orang tua yang anaknya tidak lagi bisa mengikuti pendidikan agama di madrasah diniyah karena program lima hari sekolah tersebut,” katanya.

Saat ditemui wartawan di sela-sela aksi damai, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Banyumas K.H. Maulana Ahmad Hasan mengatakan aksi tersebut melibatkan sekitar 20.000 warga Banyumas.

Ia beranggapan, kebijakan lima hari sekolah sama artinya Mendikbud telah mengibarkan bendera “perang” terhadap pondok pesantren. Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan Presiden Joko Widodo untuk menegur Mendikbud Muhadjir Effendy.

Kalau menteri tidak bisa mengindahkan aspirasi dari masyarakat, dia minta Presiden untuk mencopot dan menggantinya. Masih banyak kader bangsa yang siap menjadi Menteri Pendidikan. “Tuntutannya, cabut Permendikbud atau ganti menteri. Opsinya sudah jelas,” tegasnya.(anton)

Tinggalkan Balasan