Respon Pemerintah Kendal Terhadap Pertumbuhan Toko Modern

kantor badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kendal
kantor badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kendal

KENDAL,delikjateng.com. Dengan laju pertumbuhan toko moderen di Kebupaten kendal yang sangat siknivikan,Pemerintah Kabupaten Kendal merespon dengan positif.

Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan BPMPTSP kendal, Anang saat di konfirmasi jurnalis delikjateng.com di kantornya mengatakan, pertumbuhan toko moderen di Kabupaten Kendal yang sangat siknivikan peningkatannya.

” Tapi apa mau di kata perda yang sekarang hanya mengatur tentang jarak, bukan mengatur tentang harus berapa jumlah toko moderent di tiap wilayah per kecamatan, sehingga pengusaha kecil juga UMKM mampu bersaing dengan toko moderent,” katanya.

Kata Anang, sebagai bentuk respon dan tanggung jawab pemerintah maka dia akan memberi kemudahan berusaha untuk dunia usaha kepada masyarakat UMKM, untuk segera merevisi perda yang ada dan berlaku sekarang.

Dengan membuat pola perlindungan terhadap pasar tradisional, UMKM dan toko moderent. Kalau jalan ini tidak di tempuh maka laju pertumbuhan toko moderent akan sangat mengganggu terhadap usaha mikro kecil.

Dan toko moderent pun harus memperhatikan pengusaha UMKM sekitar dengan menjual barang barang yang di jual pengusaha UMKM di toko moderent.Sekalian memperkenalkan produk dari usaha UMKM

Dalam revisi perda yang di ajukan anang menjelaskan, akan memperhatikan dari jumlah penduduk, daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. ” Inilah perda yang akan kita ajukan sebagai bukti respon pemerintah terhadap dunia usaha,Investasi namun harus sesuai porsinya agar tercipta keseimbangan antara pengusaha UMKM dan toko moderent,” tambahnya.

Dia juga sudah melakukan kajian awal tentang pembahasan perubahan perda, untuk menjadi landasan dasar Bupati dan DPRD karna mekanisme program di pemerintah di hitungkan dengan kesediaan anggaran. Karena masyarakat sudah semakin cerdas jadi sebisa mungkin pemerintah daerah menginplemasikan permasalahan yang terjadi dan sesegera mungkin perda harus di revisi.

Dan target selama proses revisi juga ada moratorium tentang pemberhentian ijin toko moderent,Jadi tidak semata mata revisi perda tapi toko moderent masih berjalan ya percuma,Pasti perubahan Perda memakan waktu lama selama proses tidak bisa menghentikan pengajuan ijin begitu saja pasti ada kebijakan dari Bupati dan Dewan.

Tapi selama pembahasan pengajuan ijin toko moderent harus di berhentikan terlebih dahulu atau dalam arti moratorium,Dan nantinya toko moderent yang berdiri sudah mengedepankan prinsip keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan dunia usaha.

Selain itu akan memfasilitasi terhadap pengusaha UMKM dengan program pemerintah,Permodalan dan insentif dari pemerintah daerah agar pengusaha UMKM dan pengusaha mikro kecil bisa bersaing dengan toko moderent karna ini merupakan tantangan bagi pengusaha UMKM dan pengusaha mikro kecil Untuk bisa bersaing dengan toko moderent. ” Semoga saja nantinya dengan di rubahnya perda dan adanya fasilitas pemerintah terhadap pengusaha UMKM bisa menciptakan keseimbangan di dunia usaha baik dari pengusaha toko moderen maupun pengusaha UMKM dan mikro kecil,” tuturnya
(Novi)

Leave a Reply