Oknum Kades Pilangrejo Diduga Serobot Tanah Warganya

Para Advokat LBH GAPURA Jateng saat melakukan pendampingan kasus Tanah Desa Pilangrejo

Boyolali- Delikjateng.com – Sungguh tega tindakan yang dilakukan Oknum Kades Pilangrejo Juwangi Kabupaten Boyolali yang diduga menyerobot tanah Warga Desanya.

Hal ini terungkap sebagaimana pemaparan Ketua Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Gerakan Peduli Rakyat ( GAPURA) Jawa Tengah , Akhmad Robani Albar, SH, MH yang selama ini konsisten membela para kaum dhuafa,” Kami prihatin atas kasus yang menimpa Rakyat Kecilnnya yang masih tertindas, makanya Kami bela.

Ini Khan kasus yang terjadi pertama kali di Indonesia. Kasus tanahnya masih sengketa, tapi tiba-tiba bangunan diatasnya dibongkar semena-mena ” ungkapnya.( Rabu,30/9).

Senada juga disampaikan Korban Penyerobotan Tanah, Andrian yang merasa sedih atas kasus yang menimpanya,” Saya kecewa, karena tanah itu diambil secara Paksa,” ungkapnya.

Dan tidak hanya korban Adrian yang merasakannya, tapi juga Para Tetua Desa Pilangrejo pun melakukan Aksi protesnya dengan meminta kepada para pekerja bangunan untuk menghentikan aktifitasnya. Karena diduga mereka melakukannya atas suruhan kepala desanya.

Dan mereka melakukan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah milik Andrian yang dikuasai secara paksa oleh oknum kepala desa, tanpa prosedural yang benar dan tidak sesuai Undang- Undang yang berlaku di indonesia.

Selanjutnya kasus ini saat dikonfirmasi kepada Kades Pilangrejo, Sukimin justru yang bersangkutan meminta awak media untuk bisa hadir di Desanya agar lebih enak penjelasannya,” Langsung saja ke desa kami pak. Biar enak ngobrolnnya,” ungkapnya. ( Rabu, 30/9).

Diketahui sengketa tanah diatas diadukan oleh saudara sepupunya korban, Liona yang didampingi Para Pengacara dari Kantor Hukum GAPURA (Gerakan Peduli Rakyat) Jateng ke Polda Jateng dan kini berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Polres Boyolali.

Pembongkaran serta penyerobotan Tanah itu, termasuk menyalahi secara hukum,” Yang dilakukan kepala desa sangat pertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 dan pidato presiden dalam rapat kabinet terbatas untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah, yang diutamakan kepentingan rakyat,” tandas Robani.

( TIM)

Leave a Reply