Keluhan Pemilik Rumah Tak Didengar Tim Eksekutor Proyek Tol

Tim Eksekutor Proyek Tol

BOYOLALI, delikjateng.com – Nur Hadi Prayitno (75) salah satu pemilik rumah yang terkena Proyek Tol Semarang-Solo lemas. Upayanya meminta waktu untuk mengambil perabotan rumah tangganya saat eksekusi berlangsung, gagal.

Rumahnya di Desa Kiringan Kabupaten Boyolali, itu ”dipaksa” tim eksekutor untuk segera dikosongkan. Upayanya meminta dispensasi waktu kepada petugas untuk mengambil barang dan material bangunan rumah, gagal karena petugas tetap memutus jaringan listrik, dan mengeluarkan barang-barangnya dari rumah diangkut dengan menggunakan truk.

Bapak itu sangat menyayangkan petugas melakukan eksekusi, dengan pengosongan paksa barang isi rumahnya. Padahal dia sudah bersedia untuk menerima ganti rugi melalui pengadilan, dengan meminta waktu untuk membangun rumah baru.

Keluhan yang sama juga disampaikan Eko Purwanti (50). Sejak awal dia tidak setuju dengan nilai uang ganti rugi (UGR) yang ditetapkan oleh tim appraisal, yang menghargai tanahnya sebesar Rp545.000 per meter persegi. Padahal harga pasaran tanah di pinggir jalan ini sudah lebih dari Rp700.000 per meter persegi.

” Jauh- jauh hari kami sudah menolak ganti rugi sebesar itu. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya menerima,” kata Eko Purwanti.

Eksekusi lahan itu dilakukan Pengadilan Negeri Boyolali, bersama aparat keamanan baik dari Polres setempat maupun TNI pada Selasa (19/9), terhadap 31 bidang tanah milik warga yang terkena Proyek Tol Semarang-Solo di Desa Kiringan Kabupaten Boyolali, Selasa.

Pada 31 bidang lahan yang dieksekusi tersebut, ada delapan rumah warga. Empat pemilik rumah menyatakan menerima UGR, sehari menjelang eksekusi berlangsung. Ke empat rumah itu telah dikosongkan untuk menerima pembayaran uang ganti rugi (UGR) yang dititipkan pengadilan melalui konsinyasi.

Saat eksekusi berlangsung petugas hanya merobohkan satu rumah yang sudah tidak dihuni milik Sriyanto. Sementara tujuh rumah lainnya dikosongkan, atau isi rumah dipindahkan ke tempat lain sebagaimana terjadi pada rumah milik Nur Hadi Prayitno.

Sementara itu Bagian Hukum, Panitia Pembuat Komitmen (PPK) lahan, Qomaruzzaman menjelaskan, masih ada beberapa bidang tanah lainya yang akan dieksekusi untuk proyek tersebut. “Kami mendata masih ada 30 lahan lainnya, yang akan dilakukan eksekusi. Lahan itu di Desa Mudal, Metuk, dan Karanggedeng,” katanya.(*)

Leave a Reply