BPN Jateng didemo puluhan Aktivis LSM.

Aksi puluhan LSM di Kantor BPN Jateng.
Aksi puluhan LSM di Kantor BPN Jateng.

SEMARANG,delikjateng.com – Puluhan Aktivis LSM Jawa Tengah mendatangi kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Rabu (16/11). Mereka menuntut agar permasalahan pertanahan di Jawa Tengah segera dituntaskan, karena selama ini banyak masyarakat yang dirugikan.

Koordinator aksi, Riyanta menyatakan, saat ini dalam proses pengurusan tanah diduga masih ada pungutan diluar BNPB. Percaloan tanah dan Mal Administrasi, sehingga masyarakat masih sulit mengurus tanahnya.

” Ada buktinya teman kita sendiri ngurus tanah, selama 4 tahun nggak selesai-selesai,” ungkapnya.

Kata Riyanta, diduga ada oknum BPN dan PPAT yang menjadi calo tanah. ” Bagi yang mengurus tanah bisa tidak melalui PPAT, jika ada kesulitan bisa menghubungi saya,” tandasnya.

Sementara itu rekan aktivis lainnya, Akhmad Robani Albar secara konsisten meminta pihak BPN untuk menampung aspirasi ini dan salah satunya agar segera dibentuknya Peradilan Pertanahan guna menyelesaikan permasalahan pertanahan saat ini. ” Kami selaku aktivis mengucapkan terimakasih kepada para aktivis serta media dan pihak BPN semoga semuanya bisa terwujud,” ungkapnya .

Sedangkan Aktivis GNPK, Imam Subagyo mengapresiasi aksi damai yang dilakukan para Aktivis dari berbagai LSM yang datang berbagai daerah di Jawa Tengah tersebut. ” Selama untuk kepentingan Rakyat, maka itu harus segera diwujudkan. Dan penyelesaiannya sangat tepat dengan dibentuknya Peradilan Pertanahan,” tuturnya.

Sementara Kepala BPN/ ATR Jawa Tengah, Heri mengungkapkan, masukan dari para aktivis ini bisa dijadikan penyemangat agar bisa bekerja lebih baik. Dia akui jika permasalahan pertanahan saat ini semakin komplek.

” Makanya dalam penyelesaiannya perlu segera dibentuk peradilan pertanahan yang sudah kami usulkan di RUU Pertanahan,” katanya kepada peserta aksi.

Permasalahan tanah memang harus ditangani yang mengerti betul pertanahan, dan usulan peradilan pertanahan di RUU Pertanahan sudah masuk Proglenas DPR RI.

Ditempat terpisah Koordinator Satgas Pertanahan Jateng, Hasyim Mustofa menyatakan, justru yang harus digelorakan saat ini adalah Persoalan Pertanahan yang sangat besar yang bisa menggelinding secara nasional, bukan hanya terkait dugaan ada pungli atau calo dalam pengurusan pertanahan.

Tapi harus bergerak dalam hal pertanahan yang lebih berkemajuan dengan model Thre in one yaitu adanya sinergitas antara 3 kementerian. ” Perlu penanganan tanah dari Menteri Pertanahan, Kehutanan, dan Kelautan, itu bisa selesai,” tuturnya.

Oleh karena itu, Hasyim sangat mengapresiasi akan dibentuknya Peradilan Pertanahan yang sudah diakomodir di RUU Pertanahan oleh Pihak BPN. ” Usulan ini sudah kami kawal sejak tahun 1995 an, makanya bersyukur kalau peradilan tanah ini sudah didewan. Kami siap kawal ke Jakarta ,” tandasnya.
( Tim Biro Semarang)

Leave a Reply