Temukan Dugaan Penyimpangan, Aktifis GNPK Merasa Diteror

gnpk

PEKALONGAN,delikjateng.com – Gara-gara membongkar dugaan korupsi jalan di Desa Randusari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ( GNPK) Kabupaten Pekalongan, Zaelani, merasa diteror kades setempat.

Kata Zaelani yang dihubungi melalui telephon selulernya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23.00 wib. Dia didatangi Kades Randusari didepan dirumahnya terkait temuan korupsinya. Mereka menanyakan kasus korupsi desa yang ditemukan Zaelani.

Kepada Zaelani, kades memperingatkan kedalaman dari penggunaan dana tersebut. ” Karena sisa anggarannya juga digunakan untuk membangun desa, bukan dikorupsi,” ucap Zaelani menirukan ucapan kades.

Peristiwa itu memancing reaksi beberapa Aktivis GNPK dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Mereka merespon kasus terhadap sejawatnya ini dengan perlu membentuk Tim Investigas.

“Kita perlu memback up perjuangan aktivis Pekalongan dengan melakukan investigasi langsung kelapangan,” ujar Mashudi yang juga pengurus teras GNPK Jateng.

Hal senada juga disampaikan Aktivis GNPK Blora, Edy dan Cilacap, Anton Suparno. “Perlu kita suport DPK Pekalongan, dan perlu kewaspadaan dan belajar bagi rekan lainnya, jika terjadi hal yang sama,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPN GNPK Pusat, H.Adi Warman, SH,MH,MBA meminta kejelasan pasti dari peristiwa yang dirasa sebagai ancaman itu. “Bentuk pengancamannya seperti apa, dan ada buktinya’, ungkapnya melalui pesan singkatnya.

Sebelumnya, Zaelani memang telah menemukan dugaan korupsi di Desa Randusari berupa dugaan korupsi dalam proyek jalan desa sepanjang 4500 M2 dengan nilai sebesar Rp 350 juta. Dia temukan modus penyelewengan di bahan material, sewa alat berat dan rekayasa jumlah tenaga kerja.

Juga ditemukan pelaksana proyek tanpa melibatkan timlak desa yang telah dibentuk kades, namun menggunakan pihak luar.

Sementara itu Sekdes Randusari melalui handhonenya membenarkan adanya proyek tersebut dan akan melakukan koordinasi.

Diperoleh keterangan, temuan itu berupa pengurangan volume pekerjaan, penggelembungan pembelian material bahan bangunan, yang di RAB 360 M3 tapi realisasinya hanya 161 M3.
Kemudian harga pasir Rp 210 ribu/M3 tapi dimark up menjadi Rp 285 ribu/M3.

Juga pembelian aspal hanya dilaksanakan sebanyak 80 drum , tapi anggarannya dibengkakkan menjadi 104 drum.Selanjutnya Sewa wales alat berat yang seharinya Rp 650 ribu dengan kebutuhan sewa selama 17 hari, tapi anggarannya digelembungkan menjadi selama 25 hari.

Terakhir juga ditemukan jumlah tenaga kerjanya yang dikerjakan sebanyak 180 orang, namun dinaikkan jumlah pekerjanya sejumlah 378 orang. Sehingga dari keseluhan penyelewengan tersebut diperkirakan kerugian negaranya mencapai Rp 95 Juta. (Rahmat)

Tinggalkan Balasan