Parpol Dilarang Terima Imbalan Dalam Proses Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu Blora

Blora, delikjateng.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Blora menegaskan partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Kepala Daerah.

Ketua Bawaslu Blora Lulus Mariyoan mengatakan hal itu sebagai penegasan larangan yang diatur dalam Undang-Undang no 10/2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di kantornya. Lulus menguraikan larangan yang dimaksud telah diatur secara jelas dalam pasal 47.

“Pasal 47 ayat 1 berbunyi, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Jika partai politik melanggar ketentuan akan dikenai sanksi yang tegas,” kata Lulus yang juga Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Blora, di Blora, Kamis (27/8/2020).
.
Mengenai sanksinya, tertuang dalam ayat (2), yakni jika mereka terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Berikutnya, pada ayat (4), setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berkaitan sanksi pidana, Sugie Rusyono, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Blora, menambahkan jika ada anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan kepala daerah, dipidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

“Selain mendapat sanksi administrasi sebagaimana termuat pada Pasal 47 ayat 2 dan ayat 5 terkait pembatalan sebagai pasangan calon, mereka yang melanggar larangan dalam Pasal 47 ayat 1, bisa terkena sanksi pidana dan denda,” terangnya.

Terkait upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pasal 47 ayat 1, ia menyebutkan, Bawaslu Blora telah memberikan surat imbauan kepada 16 partai politik yang ada di daerahnya untuk tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Seperti diketahui sesuai PKPU 5/2020 tentang Tahapan, Jadwal dan Program, pengumuman pendaftarn pasangan calon Kepala Daerah adalah tanggal 28 Agustus 2020, kemudian pendaftarannya akan dimulai tanggal 4 hingga 6 September 2020. Adapun hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah 2020 jatuh pada 9 Desember 2020.

(Arif W/ Monte)

Leave a Reply