Interpelasi DPRD Kendal Dinilai “Mandul”

Interpelasi DPRD Kendal

KENDAL.delikjateng.com- Aspirasi para Aktivis serta tokoh Masyarakat Kendal yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Kendal Bersatu (GMPKB) yang dilakukan beberapa bulan lalu di Gedung DPRD KabupatenKendal, dinilai banyak pihak prosesnya nyaris tak terdengar dan DPRD Kendal terkesan mandul. Aspirasi yang mengusung terkait kinerja kepemimpinan Bupati Kabupaten Kendal.

Menurut Ketua GMPKB Kendal, Maksum menegaskan seharusnya dewan merespon desakan dari berbagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang telah mendesak DPRD Kendal agar melakukan hak interpelasinya terhadap kebijakan dan kinerja Bupati yang dianggap tidak mampu melaksanakan janji – janji politiknya dan diduga gagal memimpin Kabupaten Kendal.

Sedangkan ketidakmampuan dan berbagai permasalahan itu sudah terungkap ada 9 indakator yang dianggap sudah memenuhi unsur, “Sehingga layak dewan sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan hak interpelasi sebagai pemegang amanah rakyat,” ungkapnya.Sabtu (22/10)

Dan Maksum pun meminta, sebelum berlarutnya keresahan dan kesengsaraan masyarakat kendal serta hancurnya pemerintahan kedepan, “Maka sebaiknya dewan segera punya inisiatif untuk menyelamatkan dengan upaya interpelasi sesuai aspirasi rakyat Kendal,” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono menyangkal jika pihaknya mandul dan tidak aspiratif atas usulan rakyatnya, “Saya tetap semangat dan terima aspirasi tersebut, tapi kan ada mekanismenya di internal dewan yang hingga kini belum ada satu fraksi pun yang mengusulkan hak interpelasi,” ujarnya di Rumah Dinasnya.

Menurut Prapto, bahwa aturan tata tertib di DPRD Kendal untuk interpelasi harus diusulkan minimal 2 fraksi yang berbeda, “saya mau melanjutkan bagaimana, karena dari Fraksi aja belum ada yang mengusulkan, termasuk dari Fraksi PDI-P,
padahal aturannya harus diusulkan dari fraksi yang berbeda,”pungkasnya.

Aspirasi masyarakat Kendal melalui GMPKB yang disampaikan kepada DPRD Kendal beberapa bulan yang lalu hingga kini prosenya belum ada tanda-tanda penampakan. Bahkan terkesan mandul dan nyaris tak terdengar kabarnya. Padahal di tahun kedua berjalan diera kepemimpinan Bupati Kendal diduga banyak hal yang harus dipertanyakan dan diinterpelasi oleh Lembaga Legislatif Kendal yang bisa dimulai dari adanya sinyalemen Disharmonisasi Bupati dan Wakilnya, permasalahan proyek kendal, tata kelola pemerintahan, pengangkatan PTT yang tak prosedural, Moralitas dan arogansi pejabat serta adanya dugaan kongkalikong oknum Pejabat, pengusahan dan juga APH Kendal yang dapat menghambat pemberantasan korupsi di Bumi Bahurekso ini.

Dan kini Rakyat berharap kepada DPRD Kendal agar tampil untuk menjalankan aspirasi dari Rakyatnya guna menyelamatkan Kendal dari ulah Oknum yang tak bertanggungjawab.

(tim biro pantura)

Leave a Reply