Surat Edaran (SE) Bupati !!! Kades,Prades Dan BPD tidak Boleh Jadi PPK,PPS Dan KPPS Menuai Protes

Aucience Aktivis dan Forum Masyarakat

Blora,Proses rekrutmen anggota Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang sementara ini berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menjadi soal setelah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Blora melayangkan Surat Edaran (SE)tentang peraturan yang berisi larangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD mendaftarkan diri sebagai anggota PPK dan PPS pada pelaksanaan Pemilukada 2020 mendatang.

Surat Edaran (SE) Bupati Blora yang melarang Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawarataan Desa (BPD) menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2020 menuai protes .

Aktivis dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD), beranggapan bahwa dengan adanya Surat Edaran (SE) dianggap tendensius dan menimbulkan keresahan di kalangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sehingga merasa tergugah untuk menemui titik terang dengan adanya Surat Edaran (SE) dan melakukan audensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora .

Dalam hal ini Surat Edaran (SE) menurutnya bertentangan dengan Peraturan KPU, dan bisa mengganggu proses perekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS, sebagai penyelenggara Pilkada.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hariyanto, Kabag Tata Pemerintahan, Kiswoyo, Kabag Hukum, Bondan Ariyanti, Kabag Humas, Mulyowati, dan tiga Komisioner KPU Blora, Muhammad Hamdun, Ahmad Husein. Setelah Joko, kemudian disambung oleh Tejo Prabowo

“Kehadiran kami adalah untuk mendengar dan berdiskusi terkait, latar belakang keluarnya SE tersebut, yang malah bertentangan dengan Peraturan KPU dan UU Desa, yaitu terkait pelarangan Kepala Desa, Perangkat dan Anggota BPD, untuk menjadi penyelenggara Pemilu,” ungkap Joko Supratno, Ketua Koordinator FMPD Blora. Di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. Senin (20/1/2020), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi.

Tejo Prabowo juga mengatakan,keberadaan SE Sekda nomer 141/0167/2020 yang jelas adalah unfaedah,dan larangan bagi Kades/Perangkat Desa/BPD/ASN/ ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi sebagai PPK, PPS dan KPPS adalah sebuah hak, untuk menjadi pejuang demokrasi, dan hal tersebut tidak bisa dilarang dengan SE tersebut .

“Karena keberadaan SE tersebut jelas menghambat dan mengancam keberlangsungan Pemilukada 2020 dengan seiring berjalannya waktu”, bebernya .

Ketua KPU Kabupaten Blora, M Hamdun juga menjelaskan bahwa SE bertentangan dengan Peraturan KPU.
“Iya terus terang itu bertentangan dengan Peraturan KPU, dan menghambat proses perekrutan kami, karena telah kami screening sebelumnya, pastinya akan ada dampak penurunan SDM kami, tapi ini kan masih berjalan, biasanya di hari terakhir akan datang banyak yang mendaftar,” ungkapnya. Disaat yang sama.

Ahmad Husein, Komisioner KPU Blora, juga was – was dengan pelarangan untuk Kades, Perangkat dan Anggota BPD oleh terbitnya SE tersebut diatas.

“Paling banyak Perangkat Desa dan Anggota BPD akan ikut di PPS dan KPPS, karena memang SDM mereka mumpuni di Desa, dan kini ada juga e – rekap, tentunya mereka sudah menguasai teknologi dengan baik, bila dibandingkan dengan warga biasa,” ujarnya.

Komang Gede Irawadi, menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan konfirmasi, serta berharap agar bisa menjadi bahan diskusi masukan yang baik untuk Pemerintah Kabupaten Blora.

“Saya berterimakasih dan mengapresiasi atas koordinasi teman – teman dari FMPD, atas perhatiannya dalam proses perekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk Pilkada nanti, terkait dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, saya hanya menjalankan perintah atas nama Bupati. Mari kita berdiskusi, saling memberikan masukan, dan kita cari jalan keluarnya seperti apa, untuk kami sampaikan kepada Pak Bupati agar Pemilukada ini berjalan lancar,aman dan kondusif “, tutupnya .

Leave a Reply