Pengajian GPK Jepara Tetap Berjalan

tetap berlangsung

JEPARA,delikjateng.com – Penyelenggaraan Pengajian Khoul Masyayih Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Kabupaten Jepara pada Kamis (28/2) tetap berjalan. Meski sebelumnya Pengajian yang sudah direncanakan Panitia beberapa hari sebelumnya, sempat terganjal dengan terbitnya Surat dari DPC PPP Jepara Nomor: 0851/PEM/DPC.26/ Eks/II/ 2019 tertanggal 26 Februari.2019 yang menyatakan Pengajian tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena SK GPK dan jajarannya sudah tidak berlaku.

Pengajian itu berlangsung di Gedung Muslimat Desa Gemolong Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Menghadirkan KH M. Najih Maimoen , KH. M. Ahdal Abdurrohim dari Rembang serta KH Khidlir dari Demak.

Terbitnya Surat dari DPC PPP Jepara Nomor: 0851/PEM/DPC.26/ Eks/II/ 2019 tertanggal 26 Februari.2019 yang menyatakan Pengajian tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena SK GPK dan jajarannya sudah tidak berlaku. Dan GPK Jepara diminta agar reorganisasi.

Surat itu ditandatangani PLH Ketua DPC PPP Jepara, H. Imam Zuhdi Ghazali,SH dan Sekretarisnya,.Ir H. Noor Fuad,SH, MH.

Menanggapi hal itu Kuasa Hukum Panitia Pengajian Khoul Masyayih GPK PPP Jepara dari Advokat Bela Keadilan (ABEKA) Semarang, Budi Kiatno, SH menilai penerbitan surat penjegalan Pengajian GPK tersebut bukan kewenangan DPC PPP Jepara. Karena antara GPK dan DPC PPP Jepara tidak ada hubungan struktural yang bisa melakukan intervensi.

” Apa yang disampaikan oleh Plh .Ketua DPC PPP Kabupaten Jepara adalah tidak benar, cenderung fitnah, karena GPK juga punya AD/ARTnya sendiri,”‘ujar Budi Kiatno.

Kepengurusan GPK Jepara dibawah Kepemimpinan Abdul Khamid Qurtubi masih berlaku sebagaimana SK PW GPK Jawa Tengah Nomor: KEP GPK 43/GPK/JTG/IX/ 2018 tertanggal 1 September 2018 yang menyatakan bahwa Kepengurusan GPK Kabupaten Jepara sampai akhir Tahun.2019 yang ditandatangani Ketua GPK Jateng, H. Syihabudin dan Sekretarisnya, Muhamad Mustafid, Spdi.

” Jadi nggak ada masalah dengan SK.GPK.Jepara, dan tidak.bisa siapapun dengan serta merta dapat menjegal pengajian ini,” tegasnya.

Sementara itu Kepolisian Resort Jepara melalui suratnya bernomor: 13/55.2/II/ YAN 2.1/ 2019/ Sat. Intelkam tertanggal 28 Februari 2019, Merekomendasikan ijin Pengajian Akbar Khoul Masyayih GPK PPP Kabupaten Jepara. Surat itu ditandatangani Kapolres , AKBP Arif Budiman, S.Sik, MH.

” akhirnya Pengajian.bisa dilaksanakan walau sempat terhambat gara-gara belum ada rekom,” pungkas Budi.

(rd)

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan