Bupati Blora Cabut SE No 141/0167

 


Blora, delikjateng.com – Bermula dari Surat Edaran (SE) Bupati Blora No. 141/0167 tentang larangan bagi anggota BPD dan perangkat desa menjadi penyelenggara Pemilu (PPK, PPS dan KPPS) pada Pemilu 2020 yang akan datang mengundang protes sejumlah pihak dan kembali menjadikan Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) melakukan aksinya .

Proses rekrutmen anggota Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang sementara ini berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora menjadi soal setelah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Blora melayangkan Surat Edaran (SE) tersebut .

Aktivis dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) merasa tergugah untuk menemui titik terang dengan adanya Surat Edaran (SE) tersebut,kembali melakukan audensi dengan mendatangi KPU Kabupaten Blora setelah audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora kemarin . (23/1/2020)

Aksi akan adanya turun ke jalan jika sampai tanggal (24/1/20) Surat Edaran (SE) Bupati tidak dicabut mendapat tanggapan yang serius dari Bupati Blora Djoko Nugroho agar permasalah ini tidak semakin meluas dan melebar,dengan datang di Kantor KPU Blora dan menemui sejumlah anggota FMPD untuk ikut berdiskusi persoalan tersebut.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan para OPD dan mengkaji ulang Surat Edaran (SE) tersebut dan akan segera mencabut bila itu perlu saya lakukan demi terwujudnya Pemilu yang baik dan berkuwalitas seperti apa yang menjadi tuntutan masyarakat,Blora”, ucapnya .

Dengan waktu yang sangat cepat dan singkat,Bupati Blora telah memenuhi apa yang dijanjikan dan memenuhi apa yang menjadi tuntutan Forum Masyarakat Perduli Blora ( FPMB) hingga akhirnya beberapa jam pasca audiensi FMPD ke KPUD, SE No.141/0167 dicabut melalui SE No.141/0225 yang ditandatangani oleh Sekda Blora, Komang Irawadi.

Ketua KPU Blora, M. Khamdun ketika dikonfirmasi membenarkan jika Surat Edaran Bupati No.141/0167, tanggal 17 Januari 2020 telah dicabut. ”Ya memang benar SE tersebut sudah dicabut,” jelasnya.

Ketua FMPD Blora, Djoko Supratno kepada media menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi dengan tindakan tepat dari Bupati Blora tersebut. ”Kami mengapresiasi pencabutan SE tersebut,” tandasnya.

Joko juga menghimbau kepada para perangkat desa maupun BPD se Blora untuk bisa menyikapi langkah positif Bupati Blora yang telah mencabut SE demi Pemilukada Blora 2020 yang berkualitas .

Tejo Prabowo kepada media juga mengatakan,dengan pencabutan SE itu Kades/Perangkat Desa/BPD/ASN/ bisa ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi sebagai PPK, PPS dan KPPS untuk menjadi pejuang demokrasi, dan hal tersebut tidak bisa dilarang dengan SE tersebut .

“Semoga Allah SWT meridhoi segala niat baik kita untuk mewujudkan Pemilukada Kabupaten Blora yang Aman, Damai, Jurdil dan Bermartabat serta melahirkan Kepala Daerah yang berkualitas dan amanah sesuai harapan masyarakat “, tutupnya . (Arif)

Leave a Reply