Rapat Pembahasan propemperda Pekalongan

Rapat Pembahasan propemperda

Rapat Pembahasan propemperda” Tiga DPRD Kota Pekalongan memiliki semangat yang tingi tidak peduli.
seperti M.Patoni kaki nya sempar susah berjalan tetap melaksanakan tugas kerja mengabdi mewakili masyarakat”
Mofid.SH lebih mengutamakan bekerja kepada masyarakat sebagai Wakil masyarakat rapat tetap berjalan sesuai dengan amanah dari masyarakat”

Edy Supriyono DPR bagian dari raga nya masyarakat. Nafas nya yaitu menerima gaji dari uang masyarakat maka segala kegiatan rapat untuk kepentingan masyarakat selalu hadir. Walaupun hari ini ( 10/04/2019) hanya tiga dewan yang hadir dalam agenda rapat pembahasaan Propemda tetap berjalan aman dan lancar”

Ketua rapat dalam penyampaiannya kita bisa berkumpul dalam rangka meningkatkan bukti yaitu kinerja dari batuan Perda yang karena terlalu padatnya kegiatan saat ini sehingga hal pertama yang memulai ini Mari kita buka dengan bacaan Basmalah”

diperoleh pada tahun 2019 yang dari inisiatif DPRD yang kemarin itu kita fokus kan ada dua yaitu

Pertama adalah raperda tentang perubahan peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 11 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang kemarin sudah kita jadikan 2 kali di provinsi dengan penyusun naskah akademis yaitu dan sudah kita terhadap masyarakat secara umum dan artinya bisa dilalui bisa diselesaikan dan tidak ada undang-undang diatasnya yang bertentangan sehingga ini layak untuk dilanjutkan”

Kedua adalah Perda tentang perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan karena ini judulnya adalah perubahan dan ternyata di dalamnya itu banyak hal yang harus diubah maka disini kita harus merubah judul yaitu bukan perubahan Perda Nomor 8-2016 ya tapi ini adalah Perda Perda lkk dan kebetulan memang ada aturan di atasnya yang harus kita menyesuaikan dan kemarin sudah kita konsultasikan di dua Kementerian yaitu di Kementerian Dalam Negeri”

Kementerian Dalam Negeri tugasnya dilanjutkan tetapi harus judul begitu ya barangkali 2 hal ini dulu
saya ada masukan untuk suatu ini ini ada acara tidak terkait dengan Perda tentang sesuai dengan hasil konsultasi ke DIrjen pro dan kontra daerah di diperbolehkan untuk disusun dalam sebuah Perda Adapun mengenai substansi memang yang dapat dipisahkan oleh wakil.

Bahwa memang perlu dicermati anggaran yang ada di Permendagri mengenai Raka dengan materi yang akan kita terkadang memang di PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan di situ ada pasal yang mengamanatkan bahwa akan ada undang-undang yang mengatur ,  namun Jauh sebelum itu sebelum PD terbit ini bulan Maret Sudah terbit”
kemungkinan Permendagri mengenai yang kadang sifatnya hanya merubah mungkin teknis dan misalkan penyusunan rtlh. tidak masalah sebetulnya sudah ada garis bantunya “, Yang pertama tentang peraturan Perda tentang perubahan peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 11 tahun 2012 tentang perlindungan anak,
Yang kedua adalah kota Pekalongan menuju Kota Pekalongan yang kedua adalah propemperda eksekutif Itu.

karena belum siap semua itu adalah Perda tentang surat izin usaha perdagangan tanda daftar perusahaan. dari hukum ingin merubah menjadi 14 ada yang pertama adalah gotong royong adalah lanjutan dari 2018. dimasukkan kembali di 2019 yang kedua adalah Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda Kota Pekalongan nomor 23 tahun 2013 tentang retribusi kendaraan bermotor. siapa saja penyelenggaraan kearsipan udah itu adalah juga perlu adanya walaupun hanya sampai saat ini belum siap.

Pertama adalah usulan Walikota yang tadinya 2 kita menjadi 4. menjadi yang terus yang menjadi 4 yaitu 1 adalah Rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan gotong royong masyarakat ini yang melanjutkan memasukkan yang 2018.
ke 2019 yang kedua adalah Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda Kota Pekalongan” Project 2019

(Tasurun)

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan