Rapat Paripurna DPRD Kendal ”Diboikot” Eksekutif

KENDAL,delukjateng.com – Tidak seperti biasanya, Rapat Paripurna DPRD Kendal untuk Penetapan APBD Kendal Tahun 2019 tanpa dihadiri Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda Kabupaten Kendal, Jum’at (30/11).

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono menyesalkan sikap Bupati yang tidak hadir dalam Sidang Paripurna yang penting ini. Bahkan Prapto juga menilai ketidakhadiran Bupati beserta para pejabat Eksekutif lainnya merupakan bentuk boikot.

” ‘Mestinya yang boikot itu Dewan,bukan Eksekutif yang bertugas menjalankan.APBD , ada apa ini?,” jelasnya.

Senada.juga disampaikan Ketua PAN Kendal,.M Nasri yang merasa kecewa atas ketidakhadiran Bupati di Sidang Paripurna. ” Silahkan dicari di google dari sabang sampai merauke, Tidak ada Bupati yang tidak bisa hadir, kemudian tidak mewakilkan ke pejabat lainnya, ujarnya.

Nasri berwacana agar peristiwa ini perlu dilakukan.Angket,.namun usulannya harus dari beberapa orang Dewan dari Fraksi yang berbeda,” Fraksi PAN baru satu Fraksi, maka.butuh dukungan Fraksi lainnya,”‘ tambahnya.

Sedangkan Akhmad Suyuti dari Fraksi.PDIP.Kendal dan Rekannya dari Fraksi PPP, Mabrur.mengamini yang disampaikan.Ketua DPRD.Kendal. Namun Ketua PKS.Kendal, Ari Wibowo justru jika merujuk.Undang-undang Nomor 23, maka dalam peristiwa ini Bupati yang tidak hadir di Paripurna.bisa kena sangksi 6 bulan tidak terima gaji.

” Aturannya jika APBD tidak ditetapkan sampai.batas akhir, maka sangksinya bakal tidak dapat gaji selama 6 bulan,.itu.khan bukan.hanya.untuk Dewan,” jelasnya.

Sebelumnya Bupati Kendal, dr Mirna Annisa, MSi saat beraudiensi dengan.Forkom.LSM.Kendal di Kantornya Kamis (29/11) sempat memaparkan atas pembahasan APBD Kendal 2019 di Dewan ada yang tidak sesuai prioritas kebutuhan Rakyat.

” Yang lebih penting saat ini perbaikan Infrastruktur, karena ada jalan sepanjang 200 kilometer yang butuh perbaikan. Dan saat ini yang Kami butuhkan untuk diperbaiki hanya ada 7 (tujuh) ruas jalan untuk kepentingan Rakyat,” ujarnya.

Mirna juga telah menyampaikan tidak bisa hadir dalam rapat paripurna Dewan,.karena ada acara Adat di Medan yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya.

Proses Pembahasan APBD Kendal Tahun 2019 yang mencapai Rp 2, 346 Triliunan di DPRD Kendal, jika hingga Akhir Bulan Nopember 2018, maka menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 akan di sangksi selama 6 bulan tidak terima gaji. Maka sesungguhnya tidak hanya para pejabatnya yang mendapat Sangksi, tapi Rakyat Kendal yang dirugikan atas Perseteruan kepentingan antara Eksekutif dan Legislatif.

(rd)

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan