PENGACARA IIN STYAWATI SH, TEMUI PENYIDIK, TANYAKAN PERKEMBANGAN KASUSNYA

Sutiyono SH, dari LBH Brantas.

Kendal, Delikjateng.com. Kasus Perangkat desa plantaran Iin Styawati SH Kaur TU dan Umum yang melaporkan Pj Kadesnya Oknum ASN Inspektorat Kendal terus bergulir, dan hampir memasuki babak akhir, tinggal mantan camat Kaliwungu Selatan, Budi Koentjoro yang belum dimintai keterangan sebagai saksi.

Hal itu di sampaikan Ketua LBH Brantas Sutiyono SH di dampingi Ketua PPD RI ( Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia) Totok Haryanto SH didepan para awak media seusai mereka menghadap penyidik IPTU Kuspitono SH. MH Kanit II reskrim polres Kendal, guna menanyakan tentang perkembangan kasus clientnya, Senin, 20/07/20

Ketua umum PPD RI Kabupaten Kendal, Totok Haryanto SH.

Perlunya Camat Boedi Koentjoro dihadirkan guna untuk dimintai keterangan sebagai saksi, menurut Sutiyono SH dan Totok Haryanto SH dari LBH Brantas, karena Camat Budi pernah memanggil dan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, diantara yang dipanggil adalah Pj kades, BPD, Sekdes, serta Iin, dalam pertemuan tersebut Camat Budi menyarankan kepada Pj Kades agar siltap saudara iin segera di berikan, dan saat itu, Pj Kades menyanggupinya, namun dalam pelaksanaanya tidak dilakukan.

Ketika awak media delikjateng.com menanyakan hal apa saja yang ditanyakan kepada penyidik saat menghadap, Sutiyono menuturkan, bahwa, menurut Penyidik IPTU Kuspitoyo peristiwa hukum ini sebaiknya diselesaikan lewat Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) saja, namun pihaknya menolak dengan dalil, peristiwa hukum ini tidak ada kaitanya dengan PTUN, karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu peradilan yang berkaitan dengan suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat negara, dalam bentuk SK atau regulasi yang menyangkut tentang kerugian publik maupun perorangan.

“Persoalan ini adalah pidana murni yang dilakukan oleh Pj kades terhadap Client saya, saudari Iin Styawati SH,” tegas Sutiyono.

“Apa yang dilakukan Pj Kades tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang termaktub dalam UU No.20 tahun 2001 jungto UU No. 31 tahun 1999 khususnya pasal 8 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, selain itu saudara Pj Kades juga telah Melanggar Pasal 374 KUHP,” imbuh Sutiyono mengakhiri wawancaranya.

(A.Khozin)

Leave a Reply