Pemerintah Kecolongan Tenaga Asing Masuk Tanpa Dokumen Resmi

Kesbangpol Kota Pekalongan

PEKALONGAN,delikjateng.com -Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik” ( Kesbangpol) Kota Pekalongan menggelar rapat untuk memperketat Peraturan Daerah tentang tenaga asing . Rapat diikuti sejumlah Intansii Pemerintah Kota Pekalongan, fiantaranya Disnaker Kota Pekalongan, Satpol PP Kota Pekalongan,Dinas Dukcapil Kota Pekalongan, Kemeterian Departemen Agama Kota Pekalongan.

Intinya dibahas tentang lolosnya tenaga asing di daerah itu tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Didalam isi materi nya,2019 sudah memiliki perda tentang tenaga asing didaerah, dengan memberi mandat terhadap para lurah, Rt.Rw, memiliki kewenangan berperan sebagai pengawas/Pemantau.

Pemerintah Daerah kecolongan tenaga asing masuk tanpa dukumen resmi yang di atur dalam Perpres Nomor 20 2018 Tentang penggunaan tenaga asing. Didalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018, yang harus dipatuhi yaitu memiliki Visa tenaga kerja, dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan yang strategis diantarannya menejer personalia, dan dengan keahlian dibidang nya.

Juga kerja mengikuti masa berlakunya visa kerja. Namun yang terjadi dilapangan, tenaga kerja asing bisa memiliki kartu tanda penduduk warga Indonesia tetapi tidak bisa berbahasa Indonesia.

” Inikan aneh. Hal tersebut jelas berdampak merugikan bagi warga Indonesia pencari kerja. Kuncinya bahasa Indonesia fasih atau tidak, kalau sampai ada tenaga kerja asing memiliki KTP Indobesia,” tambahnya.

(tasurun)

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan