PAGUYUBAN BPD KABUPATEN KENDAL MINTA BUPATI LAKSANAKAN PERMENDAGRI NO.1/2016 DAN PERBUP No. 46/16 SAAT AUDENCI

Pengurus Paguyuban BPD Kabupaten Kendal Foto Bareng Bupati usai Audenci

Kendal, delikjateng.com. Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa ( P-BPD) Kabupaten Kendal hari ini, Jumat, 26/06/20 mengadakan audensi dengan Bupati Kendal dr. Mirna Anissa MSi. dalam pertemuan tersebut, Bupati hadir di dampingi Kesbangpol, Dinas Inspektorat, Kabag Pemerintahan, dan bagian Hukum.

Pengurus Paguyuban BPD yang anggotanya merupakan perwakilan BPD dari 20 kecamatan tersebut membawa agenda seperti yang di sampaikan oleh Sekjen Paguyuban BPD Suardi S.Sos.MAP kepada awak media ini, diantaranya adalah :

Yang pertama :

Ingin memperkenalkan diri kepada Bupati bahwa di Kabupaten Kendal telah terbentuk kepengurusan Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa dengan komposisi sebagai Ketua M.Sugiarto SE.SH.MH dan Sekjen Suardi S.Sos.MAP.

Yang kedua :
Mengenai tupoksi BPD didesa yang selama ini masih di abaikan, sehingga perlunya bupati membuatkan payung hukum berupa perbub terkait dengan besaran siltap dan besaran tunjangan BPD dalam satu produk hukum, tidak seperti sekarang ini, yang hanya di tunutkan di Perbup 75 tahun 2019, (dilampirkan saja)

Yang ke tiga :

Tentang peningkatan fungsi evaluator terhadap pemerintah desa, seperti pengawasan soal jam kerja, selama ini BPD kesulitan untuk mengawasi soal jam kerja perangkat desa, karena terbentur oleh regulasi yang belum ada.

Yang ke empat :
Permohonan dibuatkanya surat edaran Bupati terkait dengan pengelolaan tanah kas desa/aset desa yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan perbub No.46 tahun 2016, utamanya adalah tentang ex bengkok yang selama ini dalam pelelanganya tidak masuk APBdes, kalau toh masuk hanya sebagian saja.

Yang ke lima :
Keberadaan BPD akan diperhitungkan sebagai mitra pengawas oleh inspektorat, karena yang tau persoalan di desa adalah BPD.

Atas permasalahan tersebut Bupati dan Inspektorat akan segera menerbitkan surat Edaran resmi yang isinya, setiap desa diwajibkan membuat perdes tentang pengelolaan asset desa dan harus disetujui oleh BPD.

Selain yang sudah dibahas diatas, Paguyuban BPD juga membahas tentang pemerintah desa yang dalam pengelolaan aset desa tidak sesuai dngan aturan Permendagri No.1 tahun 2016 serta Perbup No. 46 tahun 2016.

Faktanya sudah 4 tahun sejak Perbup tersebut di gedok, sampai hari ini bupati belum melaksanakanya, oleh karena permasalahan itu, bupati berjanji akan segera mengeluarkan Surat Edaran tentang pengelolaan tanah ex bengkok, selambat-lambatnya satu bulan.

Senada dengan Sekjen Paguyuban Suardi, Ketua Paguyuban BPD Kabupaten Kendal Sugiarto juga mengatakan hal yang sama, bahwa pengelolaan aset desa berupa tanah ex bengkok tersebut harus sesuai dengan regulasi dan norma yang ada, yaitu, permendagri dan perbup, selama ini, ada mindset yang salah, bahwa tanah bengkok masih dianggap sebagai upah jabatan dan pengelolaanya masih bersifat pribadi.

Berpeci, Ketua Paguyuban BPD Kabupaten Kendal, H.M Sugiarto, SE.SH.MH. bersama pengurus lainya

Sugiarto juga menyampaikan harapan bupati, agar BPD tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi mampu berperan sebagai mitra, agar desa itu bisa maju dan berimbang, peran BPD ini dilakukan agar tidak terjadi adanya abuse of power, tidak adanya pelanggaran hukum, karena adanya BPD sebagai fungsi kontrol.

( A.Khozin )

Leave a Reply