Muncul Dugaan Maladministrasi Di Desa Caruban

kantor desa caruban

KENDAL,dlikjateng.com,- Munculnya dugaan maladministrasi di Desa Caruban kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal. Dugaan tersebut bermula saat salah seorang warga Desa itu hendak ingin melakukan proses pembuatan sertifikat. Yang kata dari Desa tidak bisa melakukan proses tersebut karena sudah ada sertifikat atas nama orang lain. Padahal dari keluarga maupun ahli waris tidak pernah merasa menjual atas tanah tersebut dan tidak pernah merasa menghibahkan tanah yang sudah puluhan tahun ia tempati itu.

Nafsiyah adalah salah satu warga Desa Caruban yang di tolak saat akan mensertifikatkan tanah miliknya tersebut mengatakan. Bahwa dari desa tidak bisa mengeluarkan surat pengantar untuk proses tersebut. Kerena tanah miliknya sudah ada sertifikatnya atas nama orang lain.

Selain itu Nafsiyah juga mengatakan. Saya sangat kaget ternyata tanah yang selama ini saya tinggali selama puluhan tahun kok sudah beralih nama menjadi nama orang lain. Padahal saya tidak pernah merasa menjualnya dan menghibahkannya kepada siapapun.

Saat saya mencoba menelusurinya ternyata Memang benar. Tanah saya sudah beralih nama menjadi BD(nama inisial). Dan saat saya mencoba menanyakan proses atas pembuatan sertifikat tersebut. Saya merasa ada banyak kejanggalan dalam proses pembuatannya. Karena saat saya menanyakan ke desa dari desa memberikan copian atas sertifikat tanah saya dan juga C desa yang sudah ada tulisan peralihannya.

Padahal sebelum saya mengajukan hendak melakukan proses pembuatan sertifikat. Saya menanyakan kepada carik yang baru dan saya di berikan copian atas C desa tanah saya. Dan di situ sama sekali belum ada tulisan peralihan atas hak ke orang lain. Namun ketika saya hendak melakukan proses sertifikat kok bisa sudah ada copian C desa yang sudah ada tulisan peralihan hak nya.

Saya heran saja. Masak ada dua C desa yang sudah ada tulisan dan peralihan hak atas nama BD(nama inisial dan ada C yang saya minta langsung dari Carik yang sekarang tidak ada tulisan peralihannya.

Yang lebih aneh dan terlihat janggal. Ketika saya menanyakan atas C desa yang sudah ada peralihannya dari desa tidak bisa menunjukkan aslinya. Padahal yang saya tau jika ada copiannya pasti ada aslinya. Setelah saya mengkroscek lagi dan ternyata dalam buku C desa tersebut tidak ada peralihan hak kepada siapapun. Dan C desa yang di tunjukan kepada saya ada tulisan peralihan itu ternyata tidak ada aslinya.

Tidak hanya itu. Sayapun juga menelusuri Notaris yang memproses pembuatan sertifikat tanah saya itu. Karena dari desa menyampaikan jika proses pembuatan sertifikat tersebut adalah Notaris WW(nama inisial). Saat saya konfirmasi terkait proses pembuatan sertifikat tanah saya mengatakan. Kami kurang tau jika prosesnya adalah melalui Notaris kami. Karena didalam sertifikat tersebut tidak ada no AJB nya yang jelas. Dan sertifikat tersebut juga di sebutkan jika asal muasalnya adalah konversi yang artinya tidak ada peralihan dan asal muasal tanah itu yang jelas. Dari hibahkah,Dari wariskah atau dari proses jual beli.

Karena di situ juga tidak ada no AJB nya jadi kita tidak bisa mengkroscek nya. Jika ada no AJB nya kan enak,Kita tinggal ketik no AJB nya di data kami pasti akan muncul prosesnya dan semua datanya. Tapi inikan tidak ada,Jadi kami repot untuk mengkroscek nya. Dan itupun juga prosesnya sudah lama jadi kami perlu juga membuka arsip kami untuk mengetahuinya. Dan kamipun dalam proses pembuatan sertifikat pasti akan melibatkan dari desa dan juga menanyakan asal muasal tanah tersebut. Dan jika kami yang membuat pasti ada no AJB nya.

Sementara itu kepala desa Caruban Hermanto saat di konfirmasi wartawan delikjateng.com. Rabu 14/11 siang tadi mengatakan. Saya menegaskan terkait proses pembuatan sertifikat tersebut saya kurang paham karena proses pembuatan sertifikat itu di tahun 2005 jauh sebelum saya. Karena saya menjabat sebagai kepala desa Caruban di tahun 2007 sampai sekarang. Kalau setahu saya pembuatan sertifikat itu ya pihak keluarga harus ada yang bertanda tangan dari perangkat pasti ada saksi.

Karena jika perangkat tidak ada yang bertanda tangan sayapun juga tidak akan mau tanda tangan untuk proses ke Notaris. Dan tentunya terkait dengan itu dari notarispun jika sudah di terima pasti ada proses pengukuran yang di saksikan oleh pemilik tanah tersebut. Setahu saya prosesnya seperti itu,setahu saya. Kalau terkait maladministrasi dan tentang kejanggalan dalam proses pembuatan sertifikat itu.Mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Karena semua proses waktu itu di notaris dan saya belum menjabat sebagai kepala desa Caruban. dan saya tidak pernah menarik biaya atas proses apapun. Saya sebagai kepala desa hanya tinggal menandatangani saja,” ujarnya.

(Novi)

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan