LMDH DESA KEDUNGSUREN CATUT NAMA WARGA UNTUK AJUKAN BANTUAN BENIH JAGUNG

Balaidesa Kedungsuren Kaliwungu Selatan

Kendal, Delikjateng.com. Bantuan bibit jagung hibryda yang di terima oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) desa Kedungsuren Tahun 2018 terus bergulir menjadi bola liar, alih-alih petani dapat bantuan gratis, ratusan warga malah di periksa Polres Kendal.

Ketika hal itu kita konfirmasi ke Pak Kadesnya, Selasa, 06/07/20 terkait kronologi dan proses awal pengajuan bantuan bermasalah tersebut, Kades Kedungsuren Tukrim Verry menerangkan bahwa kronologi detilnya saya tidak mengetahui, karena itu ranahnya LMDH, namun secara garis besar saya mengetahui setelah dapat informasi dari sana sini, kata pak kades dihadapan awak media ini.

Selanjutnya Kades Tukrim menuturkan, bahwa persoalan itu berawal dari kedatangan Anggota DPR RI, Drs.H.Fadloli, dari Fraksi Nasdem ke desa ini, dengan mengumpulkan seluruh gapoktan dan LMDH yang ada disekitar desa kedungsuren. dalam pertemuan tersebut Fadloli menyarankan kepada Gapoktan dan LMDH untuk mengajukan bantuan berupa apa saja kebutuhan pertanian, bisa alat pertanian, bisa benih.

Masih cerita pak kades tukrim, atas tawaran tersebut gayungpun bersambut, Gapoktan desa kedungsuren memutuskan mengajukan bantuan benih jagung, bekerja sama dengan dinas pertanian kecamatan,

Kemudian pihak dinas pertanian kecamatan memberikan nama-nama petani yang dulu mengajukan bantuan pupuk, data bekas pengajuan pupuk itulah yang digunakan LMDH untuk pengajuan benih jagung.

Setelah berkali-kali proposal di ajukan, ada jawaban dari Perum kehutanan bahwa yang dapat mengajukan bantuan benih tersebut adalah LMDH, akhirnya proposal diubah, yang dulu atas nama gapoktan, menjadi LMDH, dan selang beberapa bulan bantuan datang sejumlah 5,3 ton.

Benih jagung hibryda bantuan.

Akibat LMDH menggunakan bekas data pengajuan bantuan pupuk bersubsidi dari dinas pertanian kecamatan tersebut ada ratusan warga kedungsuren yang diperikasa polisi,

“Namun karena dalam pemeriksaan polisi tidak ditemukan adanya unsur pidana, maka pemeriksaan selanjutnya di serahkan ke inspektorat Pemda kendal,” kata kades tukrim.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, 4 petugas inspektorat dua hari berturut-turut, hari selasa dan rabo, 06 s/d 07/07/20, mengumpulkan pengurus LMDH desa Kedungsuren di balai desa guna diperiksa, pemeriksaan itu diduga karna adanya ketidak sesuaian luas lahan yang di ajukan dengan bantuan yang di terima.

( A.Khozin)

Leave a Reply