Lagi, Pejabat Kendal ”Boyongan” Rapat Luar Kota.

hotel salatiga
hotel tempat “boyongan” disalatiga

Liputan Syailendra

KENDAL,delikjateng.com – Sejumlah aktifis LSM di Kabupaten Kendal mengaku geram, dengan seringnya jajaran pejabat setempat melakukan rapat di luar kota. Mereka akan membuat pernyataan sikap, diantaranya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan anggaran rapat di luar kota.

” Disamping itu, kami juga akan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah tersebut,” kata sejumlah aktifis LSM Kendal.

Kegiatan ”boyongan” rapat di luar kota itu telah dilakukan bebetapa kali. Kegiatan itu telah menuai kecaman dari Para Aktifis LSM Kendal.

Setidaknya hal itu telah dilakukan beberapa kali seperti di Yogyakarta maupun di Pulau Bali. Belakangan diulang lagi, bahkan kabarnya disertai anak dan istrinya disalah satu Hotel mewah dikawasan Kota Salatiga.

Kordinator LSM Kendal, Maksum menyampaikan kekecewaannya atas kelakuan mereka yang sudah dianggap keterlaluan dan menghianati amanat rakyatnya. “Prihatin atas ulah mereka yang semrawut. Padahal pembangunan infrastruktur kendal masih bobrok ,” ungkapnya melalui pesan singkat kepada Syailendra, jurnalis delikjateng.com.

Kata Maksum, mestinya kegiatan rapat bisa dilakukan di Kendal. ”Apakah dikendal sudah tidak ada tempat rapat, sehingga harus bayar ditempat lain. Itu keterlaluan,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jateng, H Mastur Darori SH.MSi sangat menyesalkan prilaku para pejabat dan anggota DPRD Kendal yang sering kunker keluar kota. ” Ini harus diusut tuntas, karena telah menghambur-hamburkan uang rakyat ,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Kominfo Kendal , Muryono saat dikonfirmasi terkait rapat para pejabat kendal di Salatiga menjelaskan, penyelenggaranya dari Legislatif yaitu Banggar DPRD dan Sekwan beserta para Anggotanya, kemudian Kepala OPD sebagai Mitra Komisi A, B,C dan D untuk Memaparkan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) PPAS APBD 2018.

” Lebih proporsional konfirmasi ke penyelenggara,” ungkapnya melalui pesan singkat.

Kegiatan ini dikabarkan telah menjadi permasalahan internal dikalangan internal pejabat Kendal, karena anggaran yang di gunakan untuk pelaksanaan rapat-rapat pejabat kendal diluar kota tersebut diduga belum jelas dasar hukum sumber penganggarannya.

” Saat rapat di Bali , setiap OPD Kendal harus iuran sebesar Rp 5 juta , namun mereka baru bisa DP Rp 2 jutaan ,” ujar salah seorang sumber. Diperoleh keterangan, rapat di hotel salatiga tersebut dilakukan selama 3 hari.

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan