Diduga terkait PTSL, Aktivis GNPK diundang Bupati Pekalongan

Bupati Kabupaten Pekalongan.bersama Aktivis GNPK Pekalongan ,.Jaelani.

Pekalongan-DJ. Gara-gara getol memantau dugaan korupsi di Desa, Seorang Aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kabupaten Pekalongan , Jaelani diundang secara khusus oleh Bupati Kabupaten Pekalongan, Asip Kholibihi di Kantornya . ( Senin, 2/9).

Hal ini sebagaimana dibenarkan Jaelani,” Betul, Saya diundang Bupati Kabupaten Pekalongan terkait PTSL yang saat ini sedang dilaksanakan di desa-desa,” ujarnya. Dan Jaelani juga menyampaikan langsung kepada Bupati Pekalongan atas banyaknya temuan proses PTSL di beberapa Desa yang pembiayaannya melebihi anggaran yang telah ditetapkan sesuai SKB 3 (tiga)’Menteri,” Biaya PTSL didesa ada yang ditarik antara  Rp 450’ribu hingga Rp 600 ribuan, padahal mestinya hanya Rp 150 ribuan setiap bidang. Ini khan perlu diklarifikasi kebenaran aturannya agar tidak dianggap korupsi,”‘tandasnya.

Dan memang dibenarkan.Jaelani, jika admistrasinya dikwitansi tertulis.hanya bayar Rp 150 ribu, tapi hasil wawancara dengan para pemohon PTSL , mereka diminta lagi hingga mencapai Rp 600 ribuan setiap bidang tanpa ditulis dikwitansi,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Kabupaten Pekalongan, Asip Kholibihi merespon aduan dari GNPK yang akan ditindaklanjutinya agar tidak terjadi Korupsi,”‘Sebagai aktivis peduli tentang korupsi/Pungli, hal itu merupakan bagian dari ujung tombak untuk turut serta membantu program pemerintah memberantas korupsi/Pungli di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan.,” ujarnya.

Bahkan Asip juga berpesan , bila ada temuan korupsi/pungli itu haknya masyarakat ,” Itu harus dikembalikan. Jika tidak ingin berurusan dengan APH,”‘imbuhnya.

Dalam penelusuran Media ini, memang saat ini gelontoran dana ke Desa cukup fantastik seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengirimkannya langsung ke Desa-Desa. Namun gelontoran dana yang menumpuk di Desa, disinyalir sering diselewengkan oleh Oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga Dana Desa diduga sering jadi ajang bancakan korupsi. Termasuk juga program luncuran lainnya semisal Program Pendaftaran Tanah Sertifikat Terpadu (PTSL) yang bertujuan agar setiap Rakyat pemilik tanah bisa mensertifikatkan tanahnya dengan mudah dan murah. Namun justru kenyataannya Rakyat selaku Pemohon Sertifikat harus membayar melebihi ketentuan yang telah diatur pemerintah, akibat ulah oknum yang ingin mengeruk keuntungan pribadi maupun kroninya.

Dan Sang Aktivis Anti Korupsi, Jaelanilah yang selama ini getol memantau dugaan korupsi di Desa yang kadang membikin pusing para koruptor yang ingin menguras Uang Rakyat.

(TASURUN).

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan