Diduga Kurang Transparan Kelola Keuangan Desa, Carik Purwosari Sukorejo Dituntut Mundur

tuntutan warga Desa Purwosari

Kendal, delikjateng.com-Puluhan warga Desa Purwosari Kecamatan Sukorejo Kendal, melakukan aksi unjuk rasa di depan balai desa setempat, Rabu(25/3) siang.

Mereka menuntut carik desa, Ribut Sudiyono mundur dari jabatannya, karena dinilai kurang transparan mengelola keuangan desa dan terlalu otoriter dalam bertugas.

Salah satu warga bernama Yahmo(54) mengatakan, bahwa susunan pengurus BPD di Desa Purwosari Sukorejo terdapat tujuh orang anggota.

Namun dalam kepengurusan tersebut, ketua BPD dijabat oleh Kades setempat dan carik Ribut Sudiyono menjabat sebagai anggota. Sementara antara Kades dan carik itu adalah masih hubungan keluarga.“Antara pak Kades dan pak carik masih satu keluarga. Ini bukan pokoknya, ini memang kenyataan dan asli keluhan dari warga Desa Purwosari, yang mengakibatkan kendala untuk membangun desa,”kata Yahmo.

Menurut Yahmo, sebenarnya warga tidak mempermasalahkan antara Kades dan carik itu masih dalam satu keluarga. Akan tetapi dalam kepemimpinannya carik Ribut Sudiyono terlalu otoriter dan kurang transparan dalam penggunaan anggaran desa. “Kalau dulu jamannya Kades Haryono, laporan keuangan bisa transparan dan detail. Dana Rp 50 juta saja dipaparkan di depan balai desa. Sementara sekarang dengan dana yang miliyaran rupiah, tidak bisa membangun desa, membangun selokan dan laporan keuanganpun tidak dipaparkan di depan balai desa,”ujar Yahmo.

Warga lain bernama Fatoni(56) mengatakan, selama Ribut Sudiyono menjabat sebagai carik, setiap ada acara desa tidak pernah mengundang mantan kades, carik ataupun yang lainnya. Padahal sebelumnya, jika desa mempunyai hajatan atau kegiatan, mantan- mantan itu diundang karena merupakan sesepuh desa.

Tak hanya itu saja, dalam menenukan kebijakan desa, carik Ribut Sudiyono juga sangat otoriter. Seperti misalnya ada tanah bengkok desa di sebelah selatan milik carik, pembangunan jalan diutamakan di daerah bengkok milik carik tersebut, dan tidak memihak kepada kepentingan warga.“Antara carik, BPD, dan Kades adalah segitiga sama kaki, karena masih terikat hubungan keluarga,”kata Fatoni.

Menurut Fatoni, selama ini laporan dari anggaran proyek dapat berapa, habis berapa, juga tidak pernah disampaikan kepada masyarakat, sehingga warga banyak yang bertanda tanya dan geram.“ Harusnya masalah pembangunan jalan masyarakat diajak kumpulan jadi masyarakat tahu dana tersebut larinya kemana dan buat apa. Untuk karang taruna sendiri juga tidak pernah mendapat dana dari desa,”keluh Fatoni.

Untuk itu, warga meminta carik Ribut Fatoni untuk segera mundur dari jabatannya, sebelum warga melakukan aksi yang lebih besar lagi.

Setelah ditengahi oleh Forkopimcam Sukorejo, Pemdes Purwosari dan perwakilan warga Desa Purwosari, rencana pada Senin 30 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB mendatang, akan dilakukan pertemuan di Balai Desa Purwosari Sukorejo.

Sementara itu, ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi(GNPK) Jawa Tengah, HR. Mastur Darori, mengatakan, jika apa yang diminta oleh warga ibu benar, pihak berwenang segara mengambil tindakan, karena situasi sudah tidak kondusif lagi ditingkat desa.

Bahkan, jikalau ditemukan danya penyimpangan- penyimpangan, Mastur Darori, meminta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

(Tim)

Leave a Reply