Bidan Desa Keluhkan Aturan Persalinan Harus di Puskesmas

puskesmas sukorejo 1

KENDAL, delikjateng.com – Paska diberlakukannya Praktek Persalinan kelahiran Ibu dan anak yang harus dilakukan di Puskesmas, kini banyak Bidan Desa di Kendal yang kerepotan. Karena secara geografis tidak semua kondisi pedesaan di Kendal mudah untuk menjangkau Puskesmas yang lokasinya berada di pusat Kota Kecamatan.

” Kami repot dengan peraturan baru ini, karena semua persalinan harus dilaksanakan di Puskesmas. Padahal Lokasi Desa kami dipelosok yang jauh ke Puskesmas, bisa beresiko terhadap pasien,” ujar seorang Bidan yang mengadu ke GNPK Jateng.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kendal , dr. Sri Mulyani menjelaskan bahwa Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak merupakan program prioritas utama juga di Jateng seperti yang termuat dalam Surat Edaran ( SE) Gubernur Jateng ditindaklanjuti dengan SE Bupati Kendal tentang Persalinan di FKTP( Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ) yakni Puskesmas/ Klinik Pratama/Klinik Utama atau Rumah Sakit.

” Tujuannya agar persalinan di tempat yang sarana dan prasarananya lebih terstandard serta mendapatkan pelayanan dan Pemantauan dokter,” ujarnya, Jumat (23/3).

Mulyani menegaskan, jika pembiayaan persalinan yang dilakukan di Puskesmas tersebut diantaranya ditanggung menggunakan Dana BOK yang telah dianggarkan disetiap Puskesmas,” Tapi dana BOK setiap Puskesmas gak ada yang terima sampai Rp 1 Milyar,” imbuhnya.

Sedangkan Tim Advokasi Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ( GNPK) Jawa Tengah, Helmi Sofyan, SH meminta agar pihak Pemerintah Kabupaten Kendal untuk lebih realistis dalam penerapan peraturan tersebut yang disesuaikan kondisi geografis perdesaan yang jauh dati Puskesmas.

” Peraturan itu bisa dilaksanakan didaerah dataran perkotaan, coba kalau dilaksanakan di Desa Cening yang akses untuk ke kota kecamatan tidak bisa dilalui Roda Empat, lha pasiennya nanti keburu melahirkan diperjalanan,” ujarnya.

Helmi menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan layanan Rumah Praktek Bidan yang telah ada di setiap Desa dengan sarana prasarana yang memadai. ” Bukan justru diberangus, padahal khan selama ini para Bidan Desa sudah banyak membantu persalinan yang baik bagi warga desanya, apalagi jika dana BOK bisa digunakan sesuai peruntukkannya,” tandasnya.

Mestinya kata Helmi, SDM nya disiapkan dulu. Misalnya periksa ke Puskesmas yang memeriksa sering dilakukan para perawatnya. Terus Dokternya kemana dan dana BOK nya digunakan untuk apa saja. Ini namanya peraturan yang dipaksakan.

Sebagaimana diketahui, setelah diterapkan regulasi persalinan harus dilakukan di Puskesmas, maka kini banyak Bidan yang buka praktek di Perdesaan terancam gulung tikar. Karena tugasnya saat ini hanyalah sebagai pemantau pra kelahiran yang selanjutnya pasien harus dirujuk ke Puskesmas terdekat guna ditangani Tim yabg terdiri dari Seorang Dokter, 2 (dua) orang Bidan serta dibantu perawat. Namun kenyataannya saat di Puskesmas sering terjadi tanpa kehadiran Dokter.

(narto)

ads

Related posts

One Thought to “Bidan Desa Keluhkan Aturan Persalinan Harus di Puskesmas

  1. Intan

    Terkait tentang Bidan dilarang membantu persalinan di luar layanan kesehatan, ternyata tahun 2017 kemenkes telkah merilis berita bahwa TIDAK ada larangan unttk bidan melakukan pertolongan persalinan di luar fasyankes. ini link nya http://www.depkes.go.id/article/print/17072400010/-ini-aturan-kemenkes-soal-persalinan.html

Tinggalkan Balasan