Bawaslu Undang Media Buka Bersama

Komisionir Bawaslu Kabupaten Kendal

Kendal, delikjateng.com, Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kendal mengundang para awak media yang tergabung dalam dua Lembaga yang ada di Kendal yaitu Perkumpulan wartawan Online Independen (PWOI) dan persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pukul 16.00 WIB di Rumah Makan Aldilla, Selasa, (14/05/19).

Hadir dalam acara tersebut seluruh Komisionir Bawaslu Kendal beserta Staf.

Tujuan diadakannya buka bersama ini menurut Ketua Bawaslu Kendal Odelia Ami Wardayani adalah yang pertama Bawaslu mengucapkan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada dua organisasi media. Yaitu PWOI dan PWI,
Yang kedua, Bawaslu memberikan selalu kontribusi berupa keterbukaan informasi, dan media menyajikan informasi tersebut kepada masyarakat.

“Untuk kedepan harapan kami Bawaslu Kendal tetap menjalin kerjasama ini bersama semua media yang ada di Kabupaten Kendal. Terutama dalam pemilihan Bupati Kendal tahun 2020”. Kata odelia, Ketua Bawaslu yang di kenal ramah dengan awak media ini.

Selanjutnya giliran kordinator Hukum data dan informasi, Arief Muthofifin menyampaikan tentang capaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu selama kurun waktu Pemilu serentak tahun 2019 ini, bahwa Bawaslu sudah melakukan banyak sekali pengawasan baik itu berkaitan dengan tahapan yang sudah ada di KPU maupun pengawasan yang berkaitan dengan aktifitas Lembaga organisasi, person-person yang ada dilingkup Kabupaten Kendal, misalnya Instansi Pemerinah, Ormas, sampai pada pertemuan ditingkat RT, RW.

Arief Mustofifin juga menambahkan, bahwa Bawaslu dalam melakukan pengawasan ada hal-hal yang bersifat temuan atau laporan, bekaitan dengan temuan adanya pelanggaran, maupun laporan dugaan pelanggaran, dari data yang Bawaslu himpun, Bawaslu telah menghimpun dan menerima 16 dugaan pelanggaran yang masuk ke tingkat Bawaslu Kabupaten Kendal, baik itu berupa dugaan tindak pidana Pemilu, adanya dugaan tindak pelanggaran Administratif, maupun sampai pada pelanggaran terhadap Undang- Undang yang lain.

“Bawaslu itu bukan hanya mengawasi berdasarkan UU Pemilu saja, tetapi di dalam UU Pemilu Bawaslu bisa juga merekomendasikan bila mana ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang lain.
Misal UU Desa, UU ASN, maupun UU Pemerintah Daerah, Bawaslu bisa saja menanganinya”. Imbuhnya

(A. Khozin)

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan