Siapa Meneguk Rupiah Dari Listrik ?

Oleh : NartoDelik

Delikjateng.com – Listrik, kini tengah menjadikan rakyat di negeri ini susah. Listrik, juga menyebabkan banyak industri tak menentu. Dan karena listrik pula, perusahaan kecil menengah sampai usaha rakyat sekarat.

Itu yang sekarang terjadi di republik ini. Tapi nampaknya pemerintah seperti tak memahami dampak dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sekarang dirasakan rakyatnya.

Bulan lalu, masyarakat pemakai daya 900 watt terpukul. Mereka harus mengeluarkan uang pemakaian listrik dalam jumlah yang lebih banyak, karena mengalami kenaikan seratus persen lebih dari bulan sebelumnya.

Padahal tanpa kenaikan TDL, sebenarnya pemakai daya 900 watt sudah berat. Mengingat situasi perekonomian masyarakat bawah terjadi kemerosotan, akibat lambannya sektor usaha kelas bawah menengah yang mendera dalam beberapa bulan terakhir.

Mestinya, pemerintah tetap bisa mempertahankan subsidi TDL untuk pemakaian 900 watt (mengingat pemakai 900 watt adalah masyarakat bawah), jika saja proyek ketenagalistrikan berjalan sewajarnya. Sebab selama ini, sudah bukan rahasia lagi, bila proyek ketenagalistrikan cenderung dimanfaatkan untuk meneguk keuntungan pihak pihak tertentu.

” Bau tak sedap” atas kebijakan sektor ketenagalistrikan sebenarnya sudah tercium cukup lama. Banyak tokoh masyarakat mencurigai sejumlah proyek ketenagalistrikan terkesan dipaksakan.

Mereka menuduh hal itu sengaja dibuat untuk meraih kesempatan meneguk banyak rupiah. Terutama bagi sekelompok orang, utamanya yang ”tergabung” dalam mafia listrik yang ada di negeri ini.

Misalnya mega proyek listrik, dalam skala yang besar mencapai 70 ribu megawatt. Tapi proyek besar ini ditenggarai adalah proyek ”bancakan” yang mengendalikan pemerintahan, bersama para saudagar yang bersekongkol dengan korporasi asing. Karena sejatinya tidak ada urgensinya proyek sebesar itu dilaksanakan.

Proyek dijalankan dengan skema Publik Private Partnership (PPP), atau negara bekerjasama menyerahkan kepada para pebisnis, yang notane mereka adalah juga elite penguasa. Sebagian besar proyek ada di Pulau Jawa, yang sebenarnya mengalami kelebihan pasokan listrik.

Model ini dilakukan oleh mafia listrik melalui proyek Engineering Procurement and Construction (EPC), yang dibiayai dengan utang luar negeri melalui APBN dan melalui utang PLN. Proyek yang dijalankan melalui EPC, yaitu seluruh belanja ditentukan oleh yang membiayai proyek, yakni pemberi utang dan penyedia dana.

Mafia listrik menjalankanya dengan skema full cost recovery. Dimana PLN wajib membeli listrik swasta, termasuk kelebihan produksi swasta. Ini adalah bancakan luar biasa bagi yang menanganinya.

Dari cara ini siapa yang bisa mengetahui harga itu wajar ? Atau siapa yang bisa mengetahui produksi itu lebih? Kantong PLN yang merupakan keuangan negara dan hasil ngutang dengan menjual PLN dikuras sampai kering.

Makanya, siapapun akan beranggapan, cara demikian ini adalah lahan empuk untuk sarana korupsi di sektor hajat hidup orang banyak.

Sepertinya Presiden Jokowi tidak mampu menjaga kelestsrian hajat hidup orang banyak. Ini berarti presiden telah melanggar putusan MK yang melarang neoliberalisme dalam sektor kelistrikan negara.

Yang pasti, kebijakan ini bukan untuk kepentingan rakyat, bukan konstitusi dan bukan putusan MK. Pemerintahan Jokowi menaikkan tatif dasar listrik mencerminkan keadaan rakyat, keadaan industri, bukan merupakan landasan dari semua kebijakannya. Pemerintah menaikkan tarif listrik secara beruntun paling tidak setiap tiga bulan. Sementara tidak ada kenaikan pendapatan rakyat, buruh, petani, setiap tiga bulan.

Sejak Pemerintahan Presiden Jokowi, setidakna listrik sudah naik hingga 100 %. Padahal selama itu, pada saat yang bersamaan pendapatan masyarakat justru merosot.

Pertanyaanya sekarang, untuk siapa kebijakan kenaikan tarif tersebut? Sebenarnya semua tahu, bila mega proyek listrik adalah lahan yang subur untuk mendapatkan banyak rupiah. Sebuah tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguak tabir kelistrikan di republik ini

Tinggalkan Balasan