KPK Tangkap Bupati Bekasi dan Sejumlah Bos Lippo Grub

JAKARTA,delikjateng.com — Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, bersama delapan orang lainnya diantaranya sejumlah bos Lippo Group, ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), semalam. Mereka dinyatakan sebagai tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam rangkaian penangkapan tersebut, petugas KPK dilaporkan mengamankan uang sebesar satu miliar lebih dalam pecahan rupiah dan dolar AS. Barang bukti itu disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi dan lainya, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK Jakarta Senin (15/10) menjelaskan, telah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka. ” Diduga sebagai pemberi antara lain Direktur Operasional Lippo Group BS (Billy Sindoro), dua konsultan Lippo Group masing-masing T (Taryudi) dan FDP (Fitra Djaja Purnama) serta pegawai Lippo Group HJ (Henry Jasmen),” katanya.

Sedangkan Bupati Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten BekasiJamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi diduga sebagai penerima.

Pemberian hadiah itu terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

“Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu: Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT,” ungkap Syarif.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Diduga kuat keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan, karena proyek tersebut cukup kompleks. Seperti memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a pasal 5 ayat (1) huruf b atau atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan atas Bupati Bekasi diduga sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

” Sementara Jamaludin, Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati, dan Neneng Rahmi disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan