Calon Kepala Daerah Harus Pertanggungjawabkan Laporan Harta Kekayaan

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap, setiap calon Kepala Daerah dapat mempertanggungjawabkan laporan harta kekayaannya yang telah didaftarkan ke KPK. Hasil pantauan pada 25 Januari 2017 pukul 11.00 WIB di laman resmi KPK “Pantau Pilkada”, total 1.165 calon Kepala Daerah yang telah melaporkan harta kekayaannya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (25/1) mengingatkan pada seluruh calon Kepala Daerah, agar tidak melakukan praktik politik uang jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018., jika sumber dana dari hasil korupsi atau dari pihak-pihak yang nanti harus diganti dalam bentuk proyek-proyek saat setelah menjabat.

“Apalagi jika sumber dana dari hasil korupsi atau dari pihak-pihak yang nanti harus diganti dalam bentuk proyek-proyek saat setelah menjabat,” katanya sebagaimana dikutip antara.

Untuk calon petahana agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki saat ini dan perlu lebih berhati-hati dengan sumbangan dana politik. “Jika menerima sumbangan dana politik di luar mekanisme yang sudah diatur maka dapat berisiko menjadi gratifikasi atau suap,” ucap Febri.

Sebanyak 171 daerah akan menggelar Pilkada 2018. Jumlah daerah yang akan menggelar Pilkada 2018 lebih banyak dibandingkan Pilkada 2017 yang hanya berlangsung di 101 daerah. Ke-171 wilayah itu terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia.(*)

Leave a Reply