Sulistiyono: Korupsi DAK Pendidikan Kendal 2012 Bisa Dilaporkan Kembali

ilustrasi korupsi

KENDAL, delikjateng.com. – Seorang Aktivis Kendal Sulistiyono menyebutkan, jika dalam ingkrah putusan pengadilan disebutkan nama-nama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, bisa dilaporkan kembali jika ada tambahan bukti. ” Agar rasa keadilan bisa ditegakkan,” ungkapnya.

Penjelasan itu berkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kendal Tahun 2012 senilai Rp 6,3 Miliar, mengingat pelaku utamanya dianggap belum tersentuh hukum. Karena ada dugaan kuat, kasus itu melibatkan oknum pejabat serta mantan Ketua Partai di Kendal. Namun yang bersangkutan hingga kini tak tersentuh hukum.

Kasus tersebut telah digelar di Pengadilan Tipikor Jawa Tengah, dan telah menghukum 4 orang sebagai pelakunya. Dari berkas Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 145/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Smg atas terdakwa SC, menjelaskan hasil rekaman dalam fakta persidangan bahwa oknum pejabat kendal berinisial, MYNO dan AY, sesuai perannya masing-masing telah terlibat secara dominan dalam kasus korupsi DAK Pendidikan Kendal Tahun 2012 tersebut.

Sementara itu seorang oknum pejabat Kendal berinisial AY yang saat ini masih menjabat sebagai kepala bagian di Pemerintahan Kabupaten Kendal, saat dikonfirmasi terkait kasus jawabannya terkesan kurang begitu nyambung, ” Setiap warga negara mempunyai hak tanya dan hak Jawab. Saya sebagai warga negara sudah memberikan hak jawab saya sesuai undang undang yang berlaku, sekali lagi terimakasih atas perhatiannya, “ungkapnya melalui pesan singkat.

Sebagaimana diketahui, Kasus korupsi DAK Pendidikan Kendal untuk pengadaan alat peraga 122 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Kendal senilai Rp 6,3 Miliar pada Tahun 2012, terbongkar setelah dilakukan pengecekan beberapa alat peraganya yang dikirim ke sekolah-sekolah SD tidak sesuai dengan spek.

Bahkan barangnya banyak yang kurang sehingga atas kasus ini negara telah dirugikan mencapai Rp 1,7 Miliar. Sementara para pelakunya sebanyak 4 orang telah divonis penjara oleh Pengadilan Tipikor Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Namun hal ini dinilai tidak adil, karena justru para pelaku utamanya yang diduga cukup banyak menikmati hasil korupsi tersebut hingga kini tak tersentuh hukum. Padahal mereka telah jelas-jelas keterlibatannya melakukan pertemuan dengan para kroninya untuk melakukan korupsi.

Mestinya pihak Aparat Penegak Hukum, harus hadir sebagai representasi dari pelaksanaan Amanat Rakyatnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Kabupaten Kendal.

(Lendra)

Leave a Reply