Sri Hartini Dituntut 12 Tahun Penjara

Sri Hartini
Sri Hartini

SEMARANG, delikjateng.com – Jaksa Penuntut Umum Afni Karolina dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, menuntut hukuman 12 Tahun penjara terhadap Bupati Klaten non-aktif, Sri Hartini. Dia didakwa dalam kasus jual beli jabatan serta potongan “fee” atas dana bantuan keuangan.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti melanggar dua dakwaan alternatif yang ditujukan kepadanya. Pada dakwaan pertama, Sri Hartini terbukti melanggar Pasal 12a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

” Terdakwa terbukti menerima suap dalam pengisian Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Klaten dengan total Rp2,9 miliar, dengan menerima usulan titipan pegawai untuk mengisi jabatan dalam penyusunan SOTK baru melalui sejumlah kerabat dekatnya,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widjantono.

Sebagai gantinya, orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan yang baru memberikan sejumlah uang yang lazim disebut dengan uang syukuran.

Uang suap itu sendiri, menurut jaksa, diterima terdakwa dalam rentang periode Juli hingga Desember 2016.

Pada dakwaan kedua, jaksa juga menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa dinilai menerima pemberian berupa uang atau gratifikasi yang berkaitan dengan pencairan dana bantuan keuangan desa, titipan dalam penerimaan calon pegawai di BUMD, mutasi kepala sekolah, serta “fee” proyek di dinas pendidikan.

Total gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan bupati yang belum genap setahun menjabat saat ditangkap KPK itu mencapai Rp 9,8 miliar.

Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp1 miliar, yang jika tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama satu tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberi kesempatan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan yang disampaikan pada sidang pekan depan.

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan