Peringatan HAKI Cenderung Sepi Aktifitas

ilustrasi
ilustrasi

Oleh : Tim Wartawan Delik Jateng

Penggiat anti korupsi pasti ingat sekali 9 Desember, sebagai Hari Antikorupsi Internasional (HAKI). Termasuk 9 Desember 2017 yang baru lalu, peringatan juga dilakukan nasyarakat di Republik ini dengan berbagai aktifitas. Tujuannya, untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya laten korupsi yang terus menjalar ke seluruh lapisan.

Di Kabupaten Kendal misalnya. Meski aktifitas itu tergolong sepi dari dukungan masa dan liputan media, namun masih terdengar ada teriakan para aktivis yang tergabung dalam Forkom Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk bertekad melibas para koruptor.

Tekad itu disampaikan pada Peringatan Hari Anti Korupsi (HAK) yang digelar di Pelataran alun-alun Kendal, Sabtu (9/12). Sementara Instansi yang memasang spanduk anti korupsi hanya Kantor Kejaksaan Negeri Kendal. Sedangkan Instansi lainnya luput dari aktifitas peringatan HAKI termasuk minim pemasangan spanduk.

Beruntung masih ada geliat dari para aktivis yang tergabung dalam Forkom Lembaga Swadaya Masyarakat, pada Peringatan Hari Anti Korupsi (HAK) yang digelar di Pelataran alun-alun Kendal, Sabtu (9/12).

Kekecewaan akhirnya muncul dari mana-mana. Seperti dikemukakan Koordinator Forkom LSM Kendal, Kyai Maksum. ” Tapi walaupun sepi peringatan HAKI, kami siap melibas para koruptor yang menguras uang rakyat di Kendal,” ujarnya dalam orasinya didepan rekan-rekan aktivis lainnya.

Senada juga disampaikan juga para orator demo lainnya yang bertekad akan tetap melawan koruptor dengan cara apapun. ” Kini saatnya kendal harus bersih dan diselamatkan dari ulah koruptor,” ujar Pramono aktivis Kendal.

Sementara itu Ketua Pimpinan Daerah Muhamadiyah ( PDM) Kendal, Muslim Rahmadi mendukung positip atas kifrah para LSM Kendal untuk memberantas Korupsi. ” Kegiatan seperti inilah yang harus dilakukan agar keberadaannya diperhitungkan, dan para koruptor menjadi takut untuk korupsi,” tuturnya dikediamannya.

Muslim menegaskan pihaknya telah mengingatkan, tapi memang sulit untuk diingatkan,” Kami akan menyampaikan masukan ini kepada Bupati juga para anggota dewan, tapi kadang sulit dikandani,” imbuhnya.

Juga Ketua Nahdlatul Ulama ( NU) Kendal, KH Danial Royan selama ini merasa kecewa dengan penanganan korupsi khususnya di wilayah itu. ” Kita perlu bersinergitas dalam memberantas korupsi. Karena kita saat ini melakukan pemberantasan korupsi, tapi pada saat yang sama justru mereka sedang melakukan korupsi,” tuturnya.

Namun justru para Aktivis LSM Kendal yang meramaikan HAKI, walau dilaksanakan secara sederhana seperti menyumbang sembako untuk Yatim piatu, kunjungan ke Para Tokoh Kendal serta kampanye anti korupsi ke desa-desa di 20 Kecamatan se Kabupaten Kendal, berupa pemasangan spanduk Posko Aduan Anti Korupsi.

Peringatan lain, sekali lagi walaupun cenderung sepi, juga dilakukan masyarakat khususnya aktivis di sejumlah kota di Jawa Tengah. Walaupun terbanyak hanya berupa pemasangan spanduk di pinggir-pinggir jalan.

Padahal sebenarnya Peringatan HAKI merupakan hal penting bagi Indonesia. Karena penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kini tidak hanya merasuki masyarakat kelas menengah atas. Penyakit KKN ini bahkan telah menjalar hingga ke pelosok daerah.

Mengacu hal tersebut, momentum HAKI diharapkan tidak hanya bersifat seremonial belaka. Melainkan arus menjadi titik penting guna mengurai akar masalah yang menjadi sumber meluasnya korupsi. Bahwa proses pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara luas, agar mampu menghasilkan dampak pada penyadaran isu antikorupsi.

Seperti pernah dikatakan mantan ketua KPK, Abraham Samad. Korupsi adalah bahaya laten yang sangat harus diwaspadai. KPK butuh dukungan masyarakat, kejaksaan, aparat penegak hukum, serta birokrasi di Indonesia. Tanpa dukungan besar dari seluruh pihak, termasuk di dalamnya unsur masyarakat, aparat penegak hukum, aparat kejaksaan dan pihak lainnya, proses pemberantasan korupsi akan sulit diurai.

Terkait dengan itu, konsep revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo merupakan hal yang sangat tepat. Kebijakan reformasi birokrasi tidak lah cukup untuk menyelesaikan masalah korupsi di negeri ini. Pendidikan anti korupsi harus dilakukan sedari dini, yaitu sejak bangku sekolah.

Pengawasan oleh masyarakat dan penegakan hukum melalui aparat kepolisian dan penegakan hukum secara adil oleh kejaksaan dan KPK. Sangat mungkin korupsi itu bisa diberantas dengan beberapa catatan :

1. Partai politik konsisten melakukan pengawasan terhadap prilaku tindak kejahatan korupsi, artinya kader partai politik mempunyai moral untuk tidak lagi melakukan korupsi. Karena kejahatan korupsi selama ini banyak dilakukan oleh kader partai politik, bahkan saat revisi UU KPK sedang digodok, beberapa kader dan petinggi partai sedang diproses KPK terkait kasus korupsi.

2. Partai politik yang ada dilembaga legislatif membantu memperkuat KPK dengan cara menambahkan, bukan mengurangi point dalam pasal-pasal UU KPK, agar kewenangan KPK lebih kuat bukan melemah. Ketiga, Komitmen partai politik terhadap pemberantasan korupsi bukan sebatas jargon, tapi memang terimplementasikan dalam praktik sehari-hari.

Keoint diatas mampu dijalankan partai politik secara benar, sangat diyakini kedepan tidak lagi butuh lembaga pemberantasan korupsi, karena selama partai politik tidak bisa konsisten mengamanatkan pemberantasan korupsi, maka selama itu pula korupsi tidak bisa diberantas.

Apa yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR, yang mendukung rancangan revisi UU KPK, bukanlah bertujuan menguatkan KPK, memang secara retorika menguatkan, tapi isi draft revisi UU KPK tersebut yakni hampir setiap pasal yang diamandemenkan isinya cenderung melemahkan KPK, terutama pasal-pasal yang mencabut kewenangan mutlak KPK, sehingga dengan dicabutnya pasal tersebut KPK hanya menjadi macan ompong.

Revisi UU KPK tersebut baru sebatas rancangan, masih bisa diperdebatkan dan terbuka ruang bagi publik dan pemerintah untuk memberikan masukan. Namun segala muslihat bisa saja terjadi kalau hal ini tidak diributkan oleh publik dimedia sosial. Karena dari cara-cara penandatanganan draft revisi UU KPK tersebut di DPR dilakukan setengah pemaksaan, cara-cara tersebut bukanlah cara yang elegan, yang pantas dilakukan dalam menjalankan amanat rakyat. (sumber: kompas.com)

Ketika seluruh elemen bangsa mampu bekerja sama dengan baik dan di dukung oleh peraturan hukum yang tegas serta mendasarkan diri pada konsep revolusi mental maka dapat dipastikan negeri ini akan terbebas dari korupsi. Namun, apabila anti korupsi hanya dilisankan melalui tulisan dan ucapan tanpa tindakan nyata maka hanya dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama Indonesia akan menjadi kenangan, bangkrut ditelan hutang dan kemunafikan.

Untuk itu, mulai saat ini katakan tidak pada korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah meliputi segala sektor yang ada di Republik ini. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil menguak kasus korupsi yang besar, namun ada skandal korupsi yang belum bisa terkuak. Karena itu seyogyanya pemerintah tidak pernah lengah untuk selalu menghadang setiap upaya pelemahan KPK yang datang dari arah manapun, dan elemen-elemen pengiat anti korupsi lainnya senantiasa kompak dan membantu pemerintah.

Diperlukan kesadaran bersama untuk duduk bersama dan berkomitmen bersama bahwa kita bangsa Indonesia memerlukan sebuah cara yang tepat, benar dan tegas untuk mencegah, dan menindak prilaku korupsi sejak dini, perlu dibuat sebuah aturan dan cara dimana pencegahan dan penindakan prilaku korupsi benar-benar memberi efek jera serta tetap menjamin kebrlangsungan segala program pembangunan di Indonesia. Semua komponen penegak hukum bersinergi, semua penegak hukum harus konsisten menjaga prilaku dan kepentingannya agar pelaksanaan pencegahan dan penindakan benar-benar dalam kerangka yang benar da dijalan yang benar serta mendapat dukungan yang benar oleh semua kompnen bangsa. Selamat Hari Anti Korupsi Internasional.

(Dikutip dari berbagai sumber)

Leave a Reply