Langkah Sri Hartini Berakhir 11 Tahun Penjara

Sri Hartini
Sri Hartini

SEMARANG,delikjateng.com – Ibarat pepatah tak ada pesta yang tak usai. Begitulah Bupati Klaten non aktif Sri Hartini, langkahnya berakhir setelah dijatuhi hukuman pidana penjara 11 tahun dalam kasus suap dan gratifikasi.

Selain dikenakan hukuman selama 11 tahun penjara, juga dijatuhi dengan pidana denda sebesar Rp 900 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pindana kurungan selama sepuluh bulan.

Ketua majelis hakim Antonius Widjayanto, didampingi Hakim anggota Sininta Y Sibarani, dan Agoes Prijadi, dalam sidang menyebut, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, serta melanggar pasal 12A, UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

Selain itu terkdawa juga dijerat Pasal 12 huruf B UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pasal 65 KUH Pidana.

Hal yang memberatkan, perbuatannya masuk dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang harus diberantas. Sedangkan yang meringankan, terdakwa sudah memiliki keluarga, dan belum pernah dipidana.

Atas putusan majelis, Sri Hartini belum menentukan sikap. “Saya pikir-pikir dulu yang mulia,” kata Hartini, menjawab pertanyaan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/9).

Seusai sidang, Sri tak mau berkomentar. Ia berjalan keluar tanpa mengucap sepatah kata pun ke awak media.

Sementara Kuasa hukum Sri Hartini, Dedi Suwadi menjelaskan, putusan yang dijatuhkan kepada kliennya tidak mencerminkan fakta di persidangan. Hakim dinilai tak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari pihak terdakwa.

“Hakim tidak pertimbangkan kalau terdakwa ini bukan inisiator,” ujarnya.

Sama halnya dengan Sri, pihak kuasa hukum juga belum menentukan sikap atas putusan yang dijatuhkan. Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Afni Carolina mengaku belum menentukam sikap. Jaksa akan melapor ke pimpinan KPK untuk langkah selanjutnya.

“Kami pikir-pikir. Kalau pertimbangan tadi sesuai ya, konsentrasi tadi dari nilai-nilai,” ucapnya.

Namun jaksa sepakat dengan hakim, bahwa tuntutan soal nominal suap dan gratifikasi diterima hakim. “Total (uang) gratifikasi dalam kasus SOTK sesuai tuntutan,” tambahnya.

Sri terbukti melanggar ketentuan pasal suap sebagaimana pasal 12 huruf A dan pasal gratifikasi sebagaimana pasal 12B undang-undang tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi terdakwa juga dilakukan secara berlanjut sesuai pasal 64 KUHP.(*)

Leave a Reply