KPK Rekomendasikan Penertiban Layanan Perijinan

ilustrasi korupsi

Liputan Achmad K Rafael

WONOSOBO,delikjateng.com–Anggota Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Najib Wahito, sejak Rabu lalu berkunjung ke Pemkab Wonosobo. Dia sempat memeriksa bagian pengadaan barang dan jasa, dan merekomendasikan untuk segera melakukan penertiban sistem pelayanan perizinan.

Selain itu KPK juga meminta Pemkab mendorong penguatan lembaga pengadaan barang dan jasa, karena rawan diintervensi.

Dikatakan, ada 4 hal pokok terkait perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan penguatan Adkip yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Selain empat hal itu, perlu diperhatikan dan dikuatkan adalah soal integritas. Semisal, kepatuhan LKHPN dan pengelolaan gratifikasi.

Pengamatan KPK, kata Najib, secara garis besar target-target yang ditetapkan dalam rencana aksi sudah tercapai. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Seperti pelaksanaan aplikasi e-planning, sepertinya perlu waktu dalam implementasinya. Juga mengintegrasikan perencanaan atau e-planning di Bappeda dengan e-budgetting di DPPKAD.

” Kenapa harus diintegrasikan, karena untuk mengurangi potensi intervensi dalam proses penyusunan APBD.”

Hal lain yang menjadi catatan atau rekomendasi KPK adalah semua hal yang terkait perizinan, seharusnya dilimpahkan ke Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pemkab diminta secepatnya mendefinitifkan Kepala Dinas Perizinan.

“Karena sekarang belum definitif, itu akan berpengaruh terhadap pelayanan bagi pemohon perizinan,” ungkap Najib.

Untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, juga perlu penguatan. Sebab, bagian ini berpotensi diintervensi. Najib menyampaikan, rekomendasi KPK kepada Pemkab demi kelancaran dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Sementara itu Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo menjelaskan, sejumlah rekomendasi KPK itu menjadi pijakan guna mencegah terjadinya korupsi. Pemkab akan terus berusaha dan menguatkan sumber daya manusia agar jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Wonosobo, Tri Antoro, menyampaikan, kunjungan dari KPK merupakan hal yang bisa menjadikan pelecut dan semangat untuk bekerja dengan kejujuran. ”Terima kasih masukan dan evaluasi dari KPK.”

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan