Kejaksaan Geledah BKK Pringsurat

Kantor BKK Pringsurat Digeledah

TEMANGGUNG, delikjateng.com – Tim Kejaksaan Negeri Temanggung mengamankan sejumlah dokumen pada penggeledahan kantor BKK Pringsurat Temanggung di Jalan Hayam Wuruk Sidorejo Temanggung.

Kasi Pidsus Sabrul Imani mengatakan penggeledahan diperlukan untuk mencari dan melengkapi berkas perkara korupsi dengan tersangka Direktur Utama Suharno dan direktur BPR BKK tersebut, Riyanto, yang kini telah berada dalam tahanan di Rutan Temanggung.

“Berkas dan data-data yang ada dirasa perlu dilengkapi, sehingga kami geledah untuk mendapatkan yang diperlukan,” kata dia.

Personel yang terlibat pada penggeledahan itu 14 orang yang terdiri antara lain penyidik, intelijen dan staf. Penggeledahan sendiri dalam pengamanan Polres Temanggung. Penggeledahan diawali dengan pemasangan garis pengaman oleh kejaksaan.

Penggeledahan tersebut sebagai rangkaian yang dilakukan Kejaksaan sejak Senin (5/11) lalu. Sebelumnya dilakukan penggeledahan di cabang Tretep dan Pringsurat, ditemukan dokumen terkait untuk pembuktiaan di persidangan, diantaranya ada agunan kredit yang tidak diberikan sesuai ketentuan, yang menyebabkan perusahaan merugi.

Di Tretep, disita agunan dengan nilai hampir Rp 2,3 miliar dan di Pringsurat Rp 10,6 miliar, total yang disita sudah 13 miliar lebih. Adanya temuan itu sampai saat ini keseluruhan aset yang berhasil diamankan mencapai Rp 41 miliar.

“ Dua tersangka diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana BKK Pringsurat. Dugaan penyimpangan itu teridikasi berdasarkan hasil dari laporan tim penyidik, dari dana Rp 123 miliar, berdasarkan laporan kas per 31 Desember 2017 hanya tersisa dana Rp 1,8 miliar. Sisanya, atau dana sekitar Rp 121 miliar harus ditelusuri pertanggung jawabannya” katanya.

Dijelaskan dana Rp 123 miliar di BKK Pringsurat itu merupakan modal yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah Provinsi dan Pemkab Temanggung dengan nilai Rp 7,9 miliar, dana dari masyarakat berupa tabungan Rp 23 miliar dan deposito Rp 74 miliar serta dana penempatan dari bank lain Rp 19 miliar.

Dikatakan mereka bakal dijerat pasal 2 ayat 1, jo pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Suchafif)

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan