Dugaan Korupsi di Desa Sumbersari Diperiksa

Ruang Pemeriksaan Kades Sumbersari di Kejari Kendal

Liputan Tim Biro Kendal

KENDAL,delikjateng.com – Kasus dugaan korupsi dana Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, mulai ditangani pihak Kejaksaan Kendal. Sebelumnya kasus tersebut pernah dilaporkan ke KPK – RI, namun disarankan agar dilaporkan ke Kejaksaan atau Kepolisian setempat.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kendal, Edy Wijayanto,SH, membenarkan sedang memeriksa para saksi terkait dugaan korupsi dana Desa Sumbersari. “ Itu kami sedang memeriksa kadesnya,” tuturnya sebagaimana dikutip MCW.

Sementara itu seorang saksi yang hadir di Kejaksaan menjelaskan, pemeriksaan kasus ini masih di seputaran dugaan korupsi dana desa dan ADD yang diduga diselewengkan oknum Kades dan beberapa perangkat desanya. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, diantaranya mark up pembangunan betonisasi jalan desa, pengadaan seragam batik, tunjangan BPD, Pembuatan perpustakaan desa, pembinaan lembaga masyarakat dan pembangunan WC Keluarga miskin.

“Semuanya dianggarkan dan dicairkan, tapi tidak ada wujudnya. Itu dana rakyat yang harus digunakan untuk rakyat,” ujarnya.

Diduga masih ada korupsi lainnya yang harus diselidiki, terkait ganti rugi jalan tol Kendal- Semarang yang jumlahnya tidak kecil.
“Disamping ada korupsi pembangunan jalan menuju rumah kades, pakai dana desa,” imbuhnya.

Kades Sumbersari, Jarwo masih diperiksa di Kejaksaan Negeri Kendal. Ketika dihubungi MCW melalui telephon selulernya belum memberikan jawaban.

Kasus ini mencuat bermula dari aksi unjukrasa warga Desa Sumbersari di Kantor Bupati Kendal, menuntut Kades Sumbersari agar segera dicopot dari jabatannya. Koordinator Aksi Demo, Slamet dengan para aktifis desa lainnya, juga meminta aparat penegak hukum segera memenjarakan sang kades.

Bahkan kasus ini pun pernah dilaporkan ke KPK RI, namun pihak KPK menyarankan kasus ini agar dilaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan setempat. Kejari kendal kini secara marathon melakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak terkait, termasuk meminta inspektorat kendal untuk turut menghitung kerugian dana desa tahun 2015-2016 yang dikorupsi.

Tinggalkan Balasan