Aktivis Anti Korupsi Jateng bentuk Satgas pertanahan.

Aktivis anti korupsi Jawa Tengah bersepakat untuk membentuk satgas pertanahan
Aktivis anti korupsi Jawa Tengah bersepakat untuk membentuk satgas pertanahan

SEMARANG, delikjateng.com – Ditengah semakin kompleknya permasalahan pertanahan di Jawa Tengah yang disinyalir masih berbau KKN, maka Para Aktivis anti korupsi Jawa Tengah bersepakat untuk membentuk satgas pertanahan. Tugas utamanya memantau dan melakukan pendampingan permasalahan pertanahan yang selama ini masih luput dari peran serta masyarakat .

Aktivis Pertanahan Jateng , Hasyim Mustofa , SH, Mkn mengatakan, perlu segera dibentuk satgas pertanahan agar para aktivis bisa semakin fokus dalam pemantauannya.

” Banyak permasalahan pertanahan yang menjadi bidang garaf para aktivis, namun karena kita belum fokus, akibatnya banyak kasus-kasus tanah yang merugikan rakyat telah luput dari pantauan kita. Dan kajian seperti.ini harus dilakukan dulu sebelum melakukan pergerakan dilapangan agar tidak salah sasaran ,” ungkapnya dalam diskusi pertanahan di Semarang. (Senin, 6/11 malam).

Kata Hasyim, dia melontarkan gagasannya agar segera juga dibentuk Pengadilan Pertanahan untuk semakin mempercepat penyelesaikan permasalahan pertanahan, yang selama ini dinilai telah menjadi momok di Masyarakat.

” Seharusnya Pemerintah segera membentuk peradilan pertanahan, karena masalah tanah bukan hanya perdata. Tapi harus sangat khusus penanganannya ,” imbuh kandidat Doktor Pertanahan ini.

Senada disampaikan Koordinator Aktivis LSM Jateng, Akhmad Robani Albar, SH yang mendukung dibentuknya Peradilan Tanah sebagaimana Peradilan khusus Tipikor. ” Saya melihat gagasan tersebut sangat cemerlang, kenapa korupsi ada peradilannya sedangkan pertanahan yang rumit permasalahannya tidak dibentuk khusus peradilannya?,” ujarnya.

Sedangkan Aktivis Anti Korupsi lainnya , Tejo. DR y ang selama ini sering mendampingi rakyat dalam memperjuangkan keadilan atas kepemilikan tanah, sering harus berhadapan dengan para penguasa maupun pengusaha yang punya uang. ” Mereka biasanya untuk memaksakan penguasaan atas tanah , tidak jarang juga melakukan rekayasa yang bersekongkol dengan oknum Pejabat Pertanahan, makanya kita harus bersatu untuk melawan mafia pertanahan ,” tuturnya.

Sementara itu Sekretaris GNPK Jateng, Rahmat Da’wah dalam hasil kajiannya memaparkan bahwa beberapa permasalahan pertanahan selama ini yang cukup dominan diantaranya masalah tumpang tindih lahan, data base pertanahan, kesulitan pengurusan sertifikat, pengakuan tanah adat, ganti rugi tanah dan tanah terlantar serta pengelolaan kemanfaatannya. Ada 7,4 hektar lahan terlantar di Indonesia yang belum dimanfaatkan untuk Rakyatnya. ” Itu potensial untuk dikelola sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2010,” tuturnya.

Gelaran diskusi pertanahan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan menyongsong hari anti korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2017 dengan dihadiri puluhan Aktivis Anti Korupsi dari perwakilan beberapa kabupaten / kota se Jawa Tengah. (*)

Leave a Reply