Jika Hak Karyawan Tak Terpenuhi, Lebih Baik Untuk Menutup Usahanya

audiensi dengan perwakilan Dewan Pengurus

Temanggung, delikjateng.com – Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq menegaskan, jika pengusaha enggan membayarkan hak upah dan jaminan sosial kepada karyawannya, lebih baik usaha tersebut ditutup saja. Pasalnya, pemberian hak upah kepada pekerja sesuai ketentuan pemerintah, serta memberikan jaminan baik BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebuah perusahaan.

Penegaskan itu disampaikan Bupati Khadziq saat melakukan audiensi dengan perwakilan Dewan Pengurus Cabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, dan Pertanian (F Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kabupaten Temanggung di Ruang Gajah Kantor Bupati Temanggung, didampingi Pejabat Sekda Temanggung Suyono dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut dia, kewajiban perusahaan membayarkan upah pekerja, minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Begitupun mengenai pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan kepada pekerjanya, hal itu sudah menjadi kewajiban yang sudah seyogyanya dipenuhi para pemilik usaha.

“Pembayaran BPJS memang wajib dibayarkan. Itu diatur di dalam Undang-undang. Muncul adanya masalah, ada perusahaan yang mengaku tidak mampu membayarkan BPJS, betul kata para buruh, jika perusahaan tak mampu membayar, maka tidak usah membuat usaha. Karena buat apa membuat usaha, merekrut buruh, kemudian malah sembarangan, upah pekerjanya tidak sesuai UMK, kemudian tak membayarkan BPJS-nya,” tuturnya.

Jika kondisi sudah demikian, kata Bupati Al Khadziq, maka percuma saja sebuah perusahaan didirikan. Karena dengan kondisi itu, perusahaan bukan memberikan banyak manfaat, akan tetapi malah memberikan kesengsaraan kepada masyarakat, dalam hal ini pekerjanya. Disebutkan, pelaku usaha saat merintis sebuah usaha tentu harus berfikir jauh, bagaimana membayarkan hak-hak kepada para pekerjanya.

Pemerintah Kabupaten Temanggung, kata dia berkomitmen menjadi Kabupaten Ramah Investasi. Jadi, prinsip investasi yang akan dijalankan di Kabupaten Temanggung juga harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, hingga tingkat bawah. “Jika investasi yang ada hanya membuat banyak masyarakat justru malah dikorbankan, maka lebih baik tak perlu ada investasi,” tandas dia.

Sementara itu Kepala Cabang Pembantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Temanggung, Albertus Wahyudi Setya Basuki menyebutkan, masih ada sejumlah perusahaan tak membayarkan jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerjanya. Padahal, jaminan sosial tersebut merupakan hak yang harus diberikan pemberi kerja kepada para pekerjanya.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan wajib diberikan. Bukan hanya karyawan saja yang berhak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja magangpun berhak mendapatkan jaminan sosial itu. Karena, jika pekerja mengalami kecelakaan kerja saat bekerja, namun dia tidak terdaftar dalam kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan, maka dia tidak bisa mendapatkan hak-haknya, mendapatkan klaim jaminan kecelakaan,” ujar dia.

(suchafif)

ads

Related posts

Tinggalkan Balasan