Nelayan Tolak Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik

aksi unjuk rasa ratusan nelayan di Pati
aksi unjuk rasa ratusan nelayan di Pati

PATI,delikjateng.com – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Juwana Rasmijan, menyesalkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik.

Penyesalan itu dia sampaikan ditengah aksi unjuk rasa ratusan nelayan di Pati, Senin. Aksi itu menuntut pemerintah melegalkan alat tangkap ikan jenis cantrang.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, digelar di depan kantor Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Juwana. Mereka juga mengusung spanduk bertuliskan “kembalikan hak kami, legalkan cantrang, Bapak Jokowi pilih Susi atau nelayan, save cantrang”.

Kata Rasmijan, dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik, termasuk larangan mencapai 17 unit alat tangkap, sehingga tidak hanya cantrang. Hanya saja, nelayan yang berani menolak dan bersuara baru nelayan cantrang.

“Masa transisi sudah berakhir per 31 Desember 2017 sehingga para nelayan cantrang di Pati tidak melaut,” ujarnya.

Saat ini ada sekitar 150-an kapal cantrang yang tidak berani melaut.
“Apabila aksi hari ini yang digelar serentak di sejumlah daerah belum juga ada solusi, maka nelayan akan kembali menggelar aksi di Jakarta,” ujarnya.

Seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan berani melakukan uji petik untuk memastikan apakah alat tangkap ikan jenis cantrang ramah lingkungan atau tidak.

Hasil uji petik hingga empat kali, di antaranya dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jateng, Partai Nasdem, serta dari Pemerintah Kota Tegal. Hasilnya alat tangkap ikan yang sudah digunakan sejak 30-an tahun lalu itu dinyatakan ramah lingkungan.

Sementara KKP tidak mau terjun ke lapangan, namun hanya asal melarang. Padahal keberadaan alat tangkap ikan jenis cantrang juga memberikan manfaat yang cukup besar, karena membuka lapangan kerja yang cukup besar.

” Setiap kapal membutuhkan antara 15-20 anak buah kapal, belum termasuk para pekerja yang berada di tempat pelelangan ikan (TPI) atau perusahaan pengolah ikan hasil tangkapan nelayan. Jangan sampai kebijakan KKP yang melarang alat tangkap ikan jenis cantrang justru menimbulkan kesengsaraan keluarga nelayan, terutama anak-anak nelayan tidak bisa melanjutkan pendidikannya,” ujar nelayan lainnya.

Para nelayan berharap, aturan soal pelarangan alat tangkap ikan tersebut dicabut. Apabila tidak dicabut, nelayan mengancam melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar.(*)

Leave a Reply