Lsm – GERAM Laporkan Dugaan Pungutan Liar Di RSUD Blora

Blora.- Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri telah tertuang dalam (Pasal 12e U No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi) dan ancaman pidananya minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Lsm- GERAM resmi laporkan terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) di RSUD Blora kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora Jumat (13/3/2020) .

Kali ini temuan dugaan pungutan liar yang terjadi di institusi pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Soetijono Blora, di mana ada seorang pasien warga Kedung Jenar Kec – Blora pada Jumat, 21 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB melakukan pemeriksaaan dan penguapan (nebulisasi).

Setelah dilakukan pemeriksaaan ringan dan penguapan di UGD selama kurang lebih 15 menit, warga yang menjadi pasien tersebut menuju ke apotik RSUD untuk menebus resep obat dan melihat perincian biaya yang harus dibayar pada kasir.

Dalam rincian pembiayaan tertulis adanya biaya Jasa Pelayanan sebesar Rp.6.000 (Enam ribu rupiah).

“Sontak kami kaget ketika malam itu mendapat kabar terkait hal tersebut: “Kok ada penarikan biaya jasa pelayanan di sebuah apotik rumah sakit daerah “,jelas Eko Arifianto .

Apabila tarif yang dibebankan, tidak sesuai peraturan perundang-undangan, hal tersebut berpotensi sebagai maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara layanan yang ada.

Setelah kami coba pelajari, dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 54 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada RSUD Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Jasa Pelayanan tertulis Rp. 3.500 (Tiga ribu lima ratus rupiah). Maka ketika dalam struk pembayaran obat tertera Rp. 6.000 (Enam ribu rupiah), sehingga ada selisih Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap pembelian obat. Dengan selisih yang ada tersebut akhirnya kami menduga adanya pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum/ menyimpang/ tidak sesuai dalam peraturan yang ada.

Jika diasumsikan dalam satu hari ada 500 orang pasien yang menebus obat, maka bisa dikatakan dalam sehari ada uang sejumlah Rp. 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak jelas keperuntukannya. Besaran tersebut bila dikalikan dalam sebulan (30 hari) menjadi Rp. 37.500.000 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bila setahun menjadi Rp. 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah). Dan bila genap 5 tahun sejumlah Rp. 2.250.000.000 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sungguh angka yang fantastis di tengah situasi masyarakat Blora yang paceklik ini!

“Karena hal ini langsung berdampak pada masyarakat luas dan supaya tidak menjadi preseden buruk untuk Blora ke depan, kami yang tergabung dalam GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) akan melakukan laporan pengaduan secara lesan dan tertulis sekaligus membawa bukti-bukti yang ada “, tutupnya .

Untuk itu, lanjut Eko, dengan adanya dugaan tersebut pihaknya selaku LSM- Geram berharap supaya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora untuk segera menindak lanjuti atas dugaan Pungutan Liar tersebut .

(Arif W)

Leave a Reply