Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Geruduk Gedung DPRD Dan Kejaksaan Negeri Blora

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi

Blora, delikjateng.com – Ratusan massa aksi Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dalam aksinya,bersama aktivis dari Forum Komunikasi Masyarakat Blora Selatan (Forkom BS), Masyarakat Anti- Korupsi Indonesia (MAKI) dan Gerakan Rakyat Menggugat (Geram), berdiri paling depan dalam berjuang melawan korupsi mulai berdatangan di Gedung DPRD dan Kejaksaan Negeri Blora, (25/2/2020) .

Aksi demo untuk menegakkan supremasi hukum bersatu melawan korupsi itu,ratusan aparat dari Polri, TNI, satuan Polisi Pamong Praja mengamankan aksi demo di sejumlah titik ini, dengan fokus pengamanan di kompleks gedung DPRD dan Kejaksaan Negeri Blora.

Para orator terlihat dari mobil komando yang terus menyerukan dan menyampaikan tuntutan yang mereka sampaikan, yakni meminta usut kasus dugaan korupsi dan mereka juga mengkritik pemerintah saat ini yang dinilai abai dan lemah dalam menyelesaikan persoalan korupsi.

Saat di gedung dewan, pendemo diterima Ketua DPRD HM Dasum. Sedangkan Kapolres AKBP Antonius Anang pun, ikut turun membaur di tengah anggota untuk mengamankan aksi.

Usai diterima secara terbuka oleh ketua DPRD, para pendemo meneruskan aksinya ke kantor Kejaksaan Negeri Blora . Di sini pun para pendemo tidak dapat bertemu dengan Kajari Blora I Made Sudiatmika dengan diwakili Kasi Intelijen M Adung dan menyatakan mendukung penegakkan supremasi hukum.

Dalam aksinya, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menuntut masa depan pemberantasan korupsi di Blora kembali mengusut terkait hilangnya berkas kasus korupsi pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama Blora yang merugikan keuangan negara Rp 1,356 miliar, kali ini Kejaksaan Negeri Blora tercium ada indikasi ‘bermain-main’ dengan penanganan kasus dugaan korupsi yang ada. Hal ini tidak hanya menunjukkan kelambanan kinerja aparat penegak hukum, namun juga sebuah preseden buruk yang memalukan bagi penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya pasca pemanggilan 35 saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Blora 2014-2019 oleh Kejaksaan Negeri Blora hingga kini seakan tak terlihat bagaimana kelanjutannya. Padahal para saksi sudah dipanggil. Terdiri atas anggota DPRD dari periode tersebut, jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Blora termasuk Ketua DPRD Blora 2014-2019, Sekretaris DPRD Blora dan Kepala Inspektorat Kabupaten Blora. Bahkan menurut kabar, pihak Kejaksaan Negeri Blora sudah mengamankan 6 kardus dokumen dari DPRD terkait anggaran kunker juga!

Dugaan korupsi kunker ini bermula dari adanya oknum DPRD Blora yang diduga tidak hadir dalam banyak kunker. Anehnya namanya tercatat dalam daftar hadir. Tindakan tersebut kabarnya kerap dilakukan oleh oknum yang bersangkutan. Padahal dalam satu bulan, DPRD Blora dapat melaksanakan kunker hingga beberapa kali. Peserta kunker mendapat fasilitas berupa uang transport, uang kehadiran dan lain-lain.

Upaya pemberantasan korupsi di Blora sepertinya berjalan di tempat, melalui berbagai macam indikasi persekongkolan. Seperti lewat upaya pengkondisian dengan cara penyuapan. Hal ini semakin memperjelas bagaimana kemunduran semangat pemberantasan korupsi di kabupaten yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya di tahun 2020 ini sebesar Rp 2,1 Triliun.

Bila dibandingkan dengan penanganan kasus dugaan korupsi dana program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus Siwab) tahun 2017 dan 2018 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, penanganan kasus kunker termasuk lambat. Terhitung hampir 5 (lima) bulan kasus kunker ini mendapat penanganan dari pihak Kejaksaan Negeri Blora.

Atas peristiwa tersebut massa aksi mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri Blora sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam menunjukkan langkah nyata penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Ini adalah harapan masyarakat sekaligus tantangan bagi Kejaksaan untuk melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan undang-undang.Karena tindak pidana korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara serta membahayakan stabilitas ekonomi dan politik, namun korupsi juga menghambat pembangunan dan merampas hak-hak rakyat .

Sebelum membubarkan diri Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dengan tegas mengatakan terpaksa akan turun kembali kejalan untuk mendesak para aparat penegak hukum bersama-sama seluruh elemen masyarakat untuk segera melakukan tindakan serius bila tuntutan ini tidak dilakukan .

(arief )

Leave a Reply