Klarifikasi – Polemik Penyaluran BLT DD Ketua Komisi A Angkat Bicara

Blora, delikjateng.com – Penyaluran BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) menuai berbagai polemik di kalangan masyarakat, bahkan sejumlah masyarakat menilai data penerima BLT DD dianggap tidak valid.

Menanggapi informasi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora dan perwakilan Kepala Desa se – Kabupaten Blora melakukan klarifikasi menyelesaikan polemik validasi penyaluran BLT DD.

Diruang kerjanya Supardi menjelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat .

“Dengan adanya kericuhan yang terjadi di desa membuat kita kehabisan energi, saya berharap tidak terjadi lagi dengan adanya polemik yang dianggap selama ini kurang berkeadilan dalam pembagian BLT ini,” ujarnya .

Menurutnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) termasuk dalam skala prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan dengan diperpanjangnya masa program BLT Dana Desa dapat meminimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa yang diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID 19.

Setelah dilakukannya proses pendataan dan verifikasi oleh Pemerintah Desa dengan unsur kelembagaan desa, maka Badan Permusyawaran Desa (BPD) langsung menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) dalam rangka validasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT Dana Desa Tahun 2021.

Dalam musyawarah tersebut bisa terdapat pengerucutan penerima disebabkan oleh dari beberapa aspek diantarnya terdapat penurunan jumlah penerimaan dana desa, kriteria penerima BLT dan pemerintah desa harus juga merealisasikan pembangunan fisik yang tertunda akibat konsekwensi dari pengalihan kegiatan anggaran Tahun 2020 yang belum terealisasi.

Pembangunan yang ditangguhkan tersebut otomatis menjadi skala prioritas di Tahun 2021 untuk direalisasikan, disamping dengan penyesuaian terhadap Suistanable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan .

Pihaknya juga meminta Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) untuk membuat evaluasi terkait pemberian BLT Dana Desa.Tapi harus nyambung dengan DTKS di Dinas Sosial untuk menentukan penerimanya.

“Yang kita tekankan datanya singkron,mana masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Program reguler dari Kementerian Sosial,mana yang belum dan mana yang layak mendapatkan BLT Dana Desa dan Sebagainya,Tujuannya Agar tepat sasaran”tegasnya .

Membahas BLT Dana Desa bukanlah topik outdated, karena barangkali ke depannya bisa ada program yang hampir sama dan polemik seperti ini seharusnya tidak terulang. Barangkali Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa juga dapat melakukan evaluasi terhadap kelayakan penerima dan memperhatikan aturan yang berlaku.

Meskipun pembagian BLT sudah berjalan selama beberapa bulan, namun tentu hal ini menjadi pelajaran yang amat berharga bagi pemerintah dan masyarakat agar kedepannya pemerintah Desa lebih jeli lagi dan menekankan keakuratan data .

Pemerintah Desa (Pemdes) melaksanakan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah patokan siapa saja yang berhak menerima bansos dana desa tersebut.

Menurutnya, Soal pendataan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai penetapan para KPM dirumuskan pada Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) agar lebih tajam dalam pemetaan yang dilakukan bersama RT, RW, BPD, tokoh masyarakat dan tim relawan Covid 19.

“Semua penerima tak lepas dari hasil Musdes,” pungkasnya .

(Arif)

 

Leave a Reply