WARTAWAN, ORMAS, DAN LSM MENDATANGI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN ATAS DUGAAN TIDAK TRANSPARAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN BENDUNG GERAK KALILOJI

Pekalongan, Delik Jateng. com – Aliansi Sosial Kontrol Masyarakat Kota (ASKMK) Kota Pekalongan yang terdiri dari puluhan aktivis dari berbagai elemen masyarakat di antaranya dari media/pers , LSM, Ormas dan Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan pada Senin siang 16 Agustus 2021 mendatangi Pemerintah Kota Pekalongan dengan maksud meminta kejelasan tentang pembangunan bendung gerak kali Loji yang terkesan tertutup / tidak transparan dalam perencanaannya.
Diterima diterima di Ruang Amarta oleh Sri Ruminingsih selaku sekda Kota Pekalongan yang didampingi 8 (delapan) pejabat di antaranya dari Dinkominfo, Dinas PUPR, dan Bappeda.

Kedatangan Tim ASKMK yang pimpin oleh Mahlul Akbar ini merupakan buntut dari pengusiran awak media yang melakukan peliputan pada saat Sosialisasi Proyek Bendung Gerak Kali Loji di Kelurahan Krapyak Pekalongan Utara.

Gabungan wartawan dan Ormas ini merasa kecewa terhadap kebijakan pembangunan di Kota Pekalongan antara lain dugaan amburadulnya pembangunan proyek tanggul yang berada di bibir Pantaisari yang tidak sesuai dengan spesifikasi rencana pembangunan, padahal telah menghabiskan dana milyaran rupiah,
dan diduga tidak transparan dalam pelaksanaannya.

Dalam pertemuan dengan pejabat Pemkot Pekalongan tersebut H. Mahlul Akbar selaku Ketua ASKMK dengan dipandu oleh Feri Agus Dwinanto dan Ali Rosidin, Abu Ayas, Hadi Lempe, Ahmad Saeri, Chaerul dan Yusuf Ahmad menyampaikan uneg-uneg kekecewaannya kepada Pemkot Pekalongan.

Selaku tokoh masyarakat H. Mahlul Akbar sangat menyayangkan atas insiden yang terjadi beberapa waktu lalu ketika pihak Pemkot Pekalongan mengadakan Sosialisasi di SD Negeri 05 Krapyak perihal rencana pembangunan Bendung Gerak Sungai Kaliloji.

Sementara itu Abu Ayas juga menyoroti adanya kegiatan pembangunan bendungan yang pekerjaannya tidak profesional dan amburadul.
“Saya melihat kebijakan pemkot dalam melaksanakan pembangunan amburadul dan tidak profesional karena tidak memikirkan dampak daripada kegiatan tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya Hadi Sulistyono alias Hadi Lempe meminta penjelasan pada pihak panitia dan Sekda Pekalongan terkait pelarangan sejumlah wartawan dalam acara sosialisasi pembangunan bendung gerak kali loji ” Tindakan pelarangan terhadap wartawan meliput pada acara sosialisasi, sudah melanggar Undang Undang pers No. 40 tahun 1999 Pasal 18. dan UU no 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Hadi Lempe.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Sekber Insan Pers Jawa Tengah (IPJT) Pekalongan Raya Ali Rasidin sangat berharap agar kasus dugaan melawan hukum ini dilanjutkan ke meja hijau karena merupakan perbuatan telah dilakukan oleh pihak oknum Pejabat Pemkot

Sementara Yusuf dari pihak Advokasi mengatakan bahwa Rencana Kegiatan Proyek pembangunan Bendungan Gerak Kali Loji belum mempunyai landasan hukum yang jelas, karena surat dari Gubernur Jawa tengah yg ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat RI.

Tentang Permohonan Penanganan Pengendalian Banjir dan Rob Kota Pekalongan dan kabupaten Pekalongan tidak terdapat Klausul tentang upaya pembangunan Bendung Gerak Kali Loji senilai Rp.1,2 trilyun. Yang ada hanya penyempurnaan sistem pengendalian banjir sungai Bremi-Meduri senilai Rp. 500 Milyar. Dan penyempurnaan pengendalian Banjir sistem sungai Loji Rp. 300 Milyar. Sehingga jelas Proyek pembangunan bendungan gerak belum ada Landasan hukum nya dan patut diduga cacat hukum sehingga segera dilakukan Gugatan Hukum di Pengadilan.

Menanggapi hal itu, Sri Rumuningsih Sekda Kota Pekalongan menjawab secara normatif
bahwa Pemerintah tidak bermaksud seperti itu, Pemerintah tetap membutuhkan masyarakat untuk pembangunan di kota Pekalongan, dan berharap masyarakat tidak selalu menilai seperti ini, sebab pemberi dana bantuan akan malas jika masyarakat selaku ramai

(Istiadi B dan Eddy S)

Leave a Reply