Program PTSL disambut Antusias Oleh Warga Tosari Brangsong Kendal


Kendal, delikjateng.com – Adanya program sertifikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kali ini di sambut antusias oleh warga Desa Tosari Barangsong Kendal Jawa tengah, hal itu terbukti sampai dengan berita ini tayang, Selasa, (24/09/19) sudah ada 545 pendaftar.

Sopoyono (50) salah satu perserta PTSL warga Rt.01 Rw.II yang di temui delikjateng.com mengatakan menyambut baik dengan adanya PTSL di desanya.

“Dengan hanya beaya Rp 600 rb kami sudah dapat sertifikat tanpa ribet ngurus ini itu, Coba kalau dibandingkan dengan nyertifikatke lewat Notaris, bisa sampai 9 juta, dan waktunya juga bisa bertahun tahun”, katanya.

Senada dengan Supoyono, Suyanto (38) warga Rt 01 Rw II yang juga pengusaha depo air minum isi ulang juga mengatakan hal yang sama.

“Saya ikut program PTSL karna murah dan tidak ribet, masyarakat sangat diuntungkan dengan program ini, Semoga kedepan Desa Tosari bisa dapat Program ini lagi “, harapnya

Suyanto juga menambahkan bahwa besaran beaya yang sudah ditentukan bersama pokmas, dirasa sangat tidak memberatkan, bahkan sangat ringan bila di bandingkan dengan sertifikat secara perorangan lewat notaris, bisa puluhan kali lipat.

Kepala Desa Tosari Jumadi.

Terkait dengan hal tersebut, Jumadi selaku Kepala Desa Tosari yang didampingi Oleh Wahyu Eko Setiawan sebagai Sekretaris Desa, saat ditemui di kantornya, Selasa (24/9/2019) siang, menyampaikan bahwa pungutan biaya PTSL sebesar Rp. 600.000 merupakan hasil musyawarah antara Pokmas dan warga yang menjadi peserta PTSL.

“Dalam musyawarah yang juga dihadiri oleh Warga peserta PTSL, BPD, Babinkamtibmas dan Babinsa, akhirnya menyepakati bahwa untuk biaya pendaftaran PTSL sebesar Rp. 600.000 per peserta “, kata pak kades

Jadi penentuan Harga besaran beaya sertifikasi PTSL sudah diambil berdasarkan kesepakatan antara Pokmas dan peserta PTSL yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

“Semua penggunaan riil anggaran kami catat sesuai dengan keperuntukanya” kata ketua Pokmas Budi Purnomo.

Diketahui, SKB 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, No: 25/SKB/V/2017, No : 590-3167A tahun 2017 dan No: 34 tahun 2017, telah mengatur dengan jelas tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.Namun dalam pelaksanaanya dilapangan kisaran beaya yang tersebut dalam SKB 3 menteri tersebut tidak mencukupi, sehingga Pokmas melalui Musyawarah melakukan kajian riil penggunakan anggaran untuk disesuaikan.

(A.Khozin)

Leave a Reply