Pemkot Pekalongan Raih Predikat ”BB”

penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PEKALONGAN,delikjateng.com – Pemerintah Kota Pekalongan meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan predikat menjadi BB. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PAN-RB Syafruddin dan diterima Walikota Pekalongan H.M Saelany Machfudz, SE, Selasa (19/2) di Hotel Sheraton Jl Andi Djemma, Makassar.

Walikota Pekalongan H. M Saelany Machfudz, SE yang menerima penghargaan System Akuntabiltas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2018 dari Kemenpan RB mengatakan, predikat BB yang telah diraih pada SAKIP Award 2018 menunjukan keseriusan pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Terutama dalam efisiensi kinerja pemerintah , untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.

Penghargaan tersebut menjadi prestasi yang cukup besar karena Pemerintah Kota Pekalongan berhasil membuat lompatan prestasi nilai. Pentahapan secara wajar adalah berjenjang, misalnya dari CC ke B, baru kemudian meningkat lagi menjadi BB. Namun pada penghargaan tahun ini, Pemerintah Kota Pekalongan melompat dari nilai CC menjadi BB.

” Kita bersyukur atas karunia ini. Upaya dan komitmen yang kuat dari kita semua, telah diapresiasi secara baik oleh Kementerian PAN dan RB. Saya berharap, prestasi ini akan terus memacu kita untuk bekerja dengan lebih baik, lebih efektif dan efisien di waktu waktu yang akan datang,” kata Walikota.

Dalam implementasi sakip, Pemerintah Kota Pekalongan telah meletakkan pondasi utamanya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, melalui penataan Struktur kinerja. Bahkan salah satu alasan Pemkot Pekalongan melakukan perubahan RPJMD pada tahun 2018 adalah untuk lebih menguatkan struktur kinerja tersebut.

Semua Pejabat Struktural diberikan tanggung jawab kinerja sesuai tingkatannya. “Melalui perubahan RPJMD ini kami melakukan penataan struktur kinerja dengan mengevaluasi 106 Program senilai 116 Milyar atau sekitar 11% dari APBD, kami hapus, dan mencreate 74 program baru yang lebih tepat sasaran,” Kata Walikota.

Efisiensi tersebut kata Saelany digunakan untuk membiayai program-program yang lebih prioritas, diantaranya Pembangunan kembali Pasar Banjarsari dan pembebasan lahan serta pembangunan frontage interchange jalan tol dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.

“ Salah satu hasil yang dirasakan masyarakat diantaranya omset pedagang batik di Pasar Grosir Setono, yang merupakan icon grosir batik Kota Pekalongan, naik signifikan hingga mencapai 300%,” lanjut Walikota.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 Triliun dalam tahun 2018. Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.
(humas pekalongan)

Leave a Reply