Paguyuban Calon Perangkat Desa Sayangkan Penundaan Pelantikan

silaturahmi dan diskusi kenapa kursiku ditunda
silaturahmi dan diskusi kenapa kursiku ditunda

KENDAL, delikjateng.com – Paguyuban Calon Perangkat Desa Kendal, yang anggotanya calon perangkat desa dengan peringkat rengking satu, menyayangkan putusan bupati menunda pelantikan. Keputusan bupati itu tertuang dalam surat edaran, intinya meminta inspektorat agar menindak lanjuti laporan para kades untuk menunda para Camat memberikan rekomendasi.

Akrom Taufik selaku perwakilan dari para calon perangkat Desa, membacakan pernyataan sikap atas munculnya surat edaran bupati tentang penundaan pelantikan. Mereka meminta Bupati Kendal agar tidak terpengaruh dengan isu yang hanya akan membuat kegaduhan saja.

Mereka juga menegaskan nilai yang mereka peroleh adalah benar benar dari soal yang yang mereka kerjakan, dan sama sekali tidak seperti dengan apa yang di tuduhkan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab. ” Karna itu begitu melukai hati kami,” tegasnya.

Harapan dari para calon perangkat Desa agar proses ini bisa berjalan sesui Perbub yang ada. Jika daerah tidak mengalami kendala apapun dalam pelaksanaan pada waktu tes CAT, diharapkan tetap lanjut dan lantik. Daerah Daerah yang terindikasi curang mohon untuk di investigasi oleh pihak inspektorat supaya bisa di laporkan ke Bupati atau penegak hukum.

Sementara itu Pakar Hukum dari satu perguruan tinggi swasta di Semarang, Edi Pranoto menjelaskan, surat yang dikeluarkan oleh Bupati Kendal tidak mengikat dalam proses seleksi perangkat desa. Dia menyebutkan l kunci dari pemberian rekomendasi berasal dari Kepala Desa.

“Semua keputusan atau Wewenang untuk menentukan rekomendasi para perangkat desa berada di tangan desa. Karena kepala desa sudah melaksanakan sesuai dengan perbub maka tidak akan menimbulkan masalah dalam proses seleksi ini,”jelasnya Selasa (26/12/2017).

Perbub 51 tahun 2017,Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menjadi wewenang bupati dalam proses seleksi perangkat desa tidak diatur sehingga surat edaran tersebut tidak dapat menghentikan proses seleksi.

Dijelaskan dalam Perbub tersebut, panitia penyeleksi perangkat desa paling lambat menyampaikan hasil seleksi kepada kades satu hari setelah tes dilakukan.Setelah itu kades akan mengirimkan surat rekomendasi atas hasil seleksi tersebut kepada kecamatan paling lambat 3 hari, dan camat akan memberikan rekomendasi paling lambat 7 hari setelah adanya surat dari kepala desa.

“Apabila kecamatan tidak mengeluarkan surat rekomendasi dalam waktu 7 hari, maka camat dianggap setuju atas rekomendasi kades, sehingga kades tidak punya alasan untuk menunda pelantikan perangkat desa itu,” jelasnya.

Dikatakan, apabila kepala desa main-main dengan keputusan rekomendasi perangkat desa dan tidak melaksanakan perbub yang berlaku, maka dianggap melanggar UU nomor 9 tahun 2004 terutama pasal 53 dan dapat digugat dalam pengadilan tata usaha negara.

“Dalam uu no 30 tahun 2014 Mengenai administrasi pemerintahan, apabila ada penyalahan gunaan wewenang kekuasaan maka akan dikenai sanksi Admintrasi, dari Ringan, sedang ,sampai berat,” tambahnya.
(Novi)

Leave a Reply