NELAYAN PEKALONGAN MENOLAK SEKTOR PERIKANAN TANGKAP AKAN DIKENAKAN PNBP PASCA PRODUKSI

Kesibukan nelayan dalam mengemasi hasil tangkapan

Pekalongan – Delik Jateng.com – Nelayan di Pekalongan menyatakan keberatan dan menolak keras adanya rencana pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi yang akan diberlakukan mulai beberapa bulan mendatang.

Adanya PNBP pascaproduksi tersebut dinilai akan semakin menyulitkan kehidupan ekonomi para nelayan, yang mana saat ini saja sudah kesusahan.

Sebagaimana diberitakan bahwa Industri sektor perikanan tangkap akan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) perikanan pascaproduksi mulai Juni 2021 yang akan diterapkan secara bertahap hingga pelaksanaan secara penuh dan menyeluruh pada akhir tahun 2021.

Direktur Jenderal Perizinan dan Pelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ridwan Mulyana dalam webinar di Jakarta, Selasa, (27/4/2021) mengatakan implementasi PNBP SDA perikanan akan diterapkan secara terbatas di pelabuhan.

Penolakan oleh para nelayan Pekalongan tersebut disampaikan beberapa orang perwakilan nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan di kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Kota Pekalongan, Kamis sore, 29 April 2021.

“Kami sangat keberatan dengan PNBP pascaproduksi. Dari pendapatan bruto, mau diambil 10%. Dengan pemungutan sebesar itu, kami para pelaku usaha dan nelayan mau jadi apa. Sedangkan kami sudah investasi cukup besar untuk menjalankan usaha. Ekonomi kami akan sangat terbebani jika kebijakan tersebut dijalankan,” kata perwakilan nelayan, Arif Susanto.

Arif menuturkan, para nelayan berharap mekanisme pemungutan PNBP tetap dijalankan sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini yakni dengan mekanisme praproduksi. “Kami berharap penerapannya masih berjalan sebagaimana sekarang,” ujarnya.

Selain menolak PNBP Pascaproduksi, mereka juga menyatakan penolakan keras terhadap eksploitasi oleh kapal eks asing maupun kapal asing di seluruh wilayah perairan NKRI atau WPPNRI.

Menurut Arif, jika kapal asing diperbolehkan melakukan eksploitasi untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, maka akan semakin menyulitkan kehidupan para nelayan Indonesia yang kebanyakan masih menggunakan alat tradisional.

“Itu pasti sangat merugikan bagi nelayan Indonesia. Sejauh ini alat kita tradisional, sedangkan kapal asing alatnya sangat canggih. Jika kapal asing melakukan eksploitasi di Indonesia, maka nelayan Indonesia akan semakin sudah. Sekarang saja kita sudah kesulitan,” tandasnya.

Pihaknya berharap pemerintah, terutama
Kementerian Kelautan dan Perikanan menimbang dengan matang sebelum mengeluarkan kebijakan, dengan mengutamakan kepentingan nelayan Indonesia.

(Istiadi / Eddy. S)

Leave a Reply