MANTAN Pj KADES PLANTARAN, INGKARI ARAHAN BUPATI UNTUK DAMAI

Iin Stayawati SH, Kaur TU dan Umum desa Plantaran.

Kendal, Delikjateng.com. Upaya yang dilakukan Bupati Kendal dr. Mirna Anissa MSi untuk mendamaikan sengketa hukum antara oknum ASN Inspektorat Kendal BA, dengan Iin Setyawati SH, Kaur TU dan Umum perangkat desa plantaran kaliwungu selatan, kendal Jawa tengah, nampaknya akan gagal total.

Kegagalan total itu di lakukan BA, karena dalam pertemuan mediasi damai tersebut, BA memobilisasi pihak-pihak yang tidak berkempentingan, seperti seluruh perangkat desa serta anggota BPD desa plantaran untuk ikut berbicara.

“Apa yang disampaikan saudari Iin dihadapan bupati itu kan versinya dia, sekarang coba dengar versinya mereka (perangkat desa lainya dan BPD-red),” kata BA dihadapan perwakilan PPD RI.

Kantor Desa Plantaran

Dalam pertemuan dengan pihak BA tersebut, pihak Iin setyawati yang di wakilkan kepada pengurus PPD RI berharap akan ada penyelesaian yang baik, sesuai dengan arahan Bupati, tetapi oleh BA, justru di pakai sebagai ajang pembunuhan karakter kepada Iin, bahkan oknum BA dengan congkak menolak upaya damai yang ditawarkan pihak PPD RI.

“Kalau soal uang siltap akan saya berikan dengan catatan, iin harus mencabut laporan ke polisi,” kata BA dihadapan Perwakilan Iin.

“Tolong sampaikan ke Iin, tidak akan ada ucapan permintaan maaf dariku,” imbuh BA dengan congkak di hadapan tim PPD RI.

Pengurus PPD RI Kendal bersama Bupati dan BA

Atas sikap yang diperlihatkan BA, yang tidak mematuhi arahan bupati, agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan dalam waktu yang secepat-cepatnya, nampaknya tidak akan terwujud.

“Saya ini bukan pendendam, arahan bupati untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan sudah jelas, yang pertama, BA harus menyerahkan Siltap dan gaji saya, karena itu hak saya, yang kedua, BA harus meminta maaf secara tertulis, kompensasinya, saya harus mencabut laporan ke polisi, aku ikuti, aku siap, tapi melihat sikap BA begitu, ok, aku ladeni,” kata Iin dengan gusar.

“Siltap itu hak saya selaku perades, keperuntukanya di atur di dalam UU, itu uang bukan punyanya BA, tap hak,u sebagai perades yang masih sah menurut UU, kenapa memberikanya harus dengan syarat,” papar Iin dengan marah.

Seperti yang sudah diberitakan oleh media ini sebelumya, bahwa BA, oknum ASN Inspektorat kendal, saat menjabat sebagai Pj Kades desa plantaran, telah menahan siltap perangkat desanya, Iin Setyawati SH, Kaur TU dan Umum selama 5 bulan dan gaji 13 sejumlah 11 juta rupiah.

Atas perlakuan BA, yang tidak memberikan Haknya kepada Iin, akhirnya lewat organisasinya, PPD RI melaporkan kasus tersebut ke Polisi.

Selain ke Polisi, PPD RI juga menghadap Bupati guna melaporkan tindakan oknum BA tersebut, Selasa, 04/08/20, dalam pertemuan dengan bupati tersebut disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan rumusan, BA menyerahkan Siltap dan gaji 13 Iin, kemudian membuat surat permintaan maaf, atas perbuatanya menahan siltap, sebagai gantinya, Iin Setyawati harus mencabut laporanya ke polisi.

Atas rumusan bupati tersebut kedua belah pihak setuju, namun dalam pelaksanaanya BA, mengingkari semua rumusan diatas.

(A. Khozin)

Leave a Reply