KMB Desak APH Segera Ungkap Kasus Proyek Jembatan Kaliputih

Rehabilitasi Jembatan Kaliputih
Rehabilitasi Jembatan Kaliputih

SEMARANG.delikjateng.com – Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) Semarang yang terdiri dari LSM LPKAN RI, ISC dan KPKN, mendesak aparat penegak hukum segera mengungkap Kasus dugaan korupsi proyek Penunjukan Langsung (PL) Rehabilitasi Jembatan Kaliputih -Silentho Singorojo Kabupaten Kendal senilai Rp 2 Miliar.

Koordinator KMB Semarang, Dwi Sofiyanto menjelaskan hasil temuannya dilapangan, yang terindikasi banyak kejanggalan dalam proyek tersebut.

“Disamping dilakukan PL untuk nilai proyek miliar rupiah juga materialnya ada barang bekas, konstruksinya tidak sesuai bestek. Bahkan Kantor Rekanannyapun belum layak untuk pelaksana proyek senilai miliaran rupiah,” tuturnya, Rabu (8/11).

Dwi berencana akan melakukan Aksi Unjuk rasa di Kantor Kejaksaan dan Polres Kendal, agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas dan segera mengungkap para pelakunya yang terlibat. “Dalam hal ini kami tidak menuduh ada pejabat yang terlibat, tapi dari prosesnya yang terindikasi ada pengarahan,” tandasnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Bina Marga, PU Kendal, Juni pernah mengatakan jika proyek PL Jembatan Kaliputih senilai Rp 2 Miliar tersebut sudah sesuai dengan Perpres Nomor 70 dan ada Fatwa dari Kejaksaan Kendal. Bahkan saat bertemu dalam acara makan bersama di kantor Kejaksaan Kendal, dia masih membenarkan kebijakannnya.

Kasus ini telah direspon positif oleh Pihak Reskrim Polres Kendal, dengan melakukan penyelidikan di lokasi proyek serta telah meminta beberapa pejabat yang diduga terlibat.

Sedangkan pihak rekanan CV Indah Karya, Salamah pernah menyangkal mengerjakan proyek tersebut, karena saat itu posisinya sedang menunaikan ibadah haji.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus ini mencuat setelah ditemukan proyek jembatan kaliputih senilai Rp 2 Miliar dilakukan penunjukan langsung. Padahal aturannya kriteria proyek yang bisa di PL kan maksimal senilai Rp 200 juta, bersifat darurat dan proyek rahasia.

Kemudian jika proyek itu dikategorikan terkena bencana, mestinya Pengguna Anggarannya (PA) dari pihak BPBD Kendal dengan bersumber dari Dana Tak Tersangka, yang dinyatakan dengan adanya surat pernyataan terkena bencana.
(Lendra/Novi)

Leave a Reply