KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENJADI PERHATIAN PKK KOTA PEKALONGAN

Rapat Pleno TP PKK Kota Pekalongan

Pekalongan, delikjateng.com – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pekalongan menggelar Rapat Pleno sekaligus Sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban WNI, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan, serta Implementasi Hak Politik Perempuan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Gedung PKK Jalan Bahagia Kota Pekalongan, Rabu (23/9/2020).

Rapat Pleno yang dibuka oleh Ketua TP PKK Kota Pekalongan, Hj Khusnul Khotimah Syaelani diikuti oleh Pengurus  Tim Penggerak  PKK Kecamatan dan Kelurahan se Kota Pekalongan. Menurut Khusnul Khotimah Syaelani Sosialisasi ini  dapat menjadi bekal pengetahuan tentang hukum untuk disebarluaskan di masyarakat. “PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan, tentu kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai WNI harus dipahami betul,karena kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di masyarakat namun pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi perempuan belum memadahi. “Alhamdulillah dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memberikan penyuluhan kepada kami, semoga ini memberikan manfaat bagi TP PKK di Kota Pekalongan dan dapat kami sebarkan ke para perempuan lainnya di Kota Pekalongan” tutur Khusnul Khotimah yang istri Walikota Pekalongan.

Perwakilan dari Universitas Diponegoro yang memberikan materi yakni Dr Fifiana Wisnaeni SH MHum, Amiek Soemarmi SH MHum, dan Untung Dwi Hananto SH MH.

Fifiana menjelaskan bahwa wanita menjadi salah satu tonggak pembangunan. Kehadirannya selain sebagai penyeimbang juga sebagai motor penggerak sebuah negara agar dapat berjalan maksimal. “Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah global ini menyangkut hak asasi manusia yang melekat sejak lahir,”

Fifiana berharap melalui kegiatan ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi perempuan dari kekerasan serta memberikan akses terhadap hak-hak perempuan termasuk hak politiknya. Karena Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih.Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya

(Eddy.S / Istiadi)

Leave a Reply