GNPK KOTA PEKALONGAN MENEMUKAN ADANYA DUGAAN PENYIMPANGAN KONSTRUKSI BANGUNAN PROYEK REHABILITASI SEKOLAH

Drs. Eddy Setiono, Ketua Dewan Pimpinan GNPK Kota Pekalongan

Delik Jateng, Pekalongan.
Tim Monitoring GNPK Kota Pekalongan yang melihat pelaksanaan pembangunan rehabilitasi gedung sekolah, ditemukan kegiatan rehabilitasi sekolah yang didanai dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari APBD tahun 2021, melalui Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan Spek yang ada

Rehabilitasi gedung sekolah melalui kontrak dengan Dinas pendidikan Kota Pekalongan itu diduga banyak kerawanan penyimpangan yang berpotensi gagal pada hasil pekerjaan.

Hal itu Disampaikan oleh ketua GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ) DPK Kota Pekalongan Drs. Eddy Setiono pada beberapa waktu yang lalu saat dihubungi di kantor, ”
“Kami mendapatkan data dari tim monitoring GNPK, bahwa ada dugaan penyimpangan yang berpotensi terjadinya kegagalan konstruksi, baik kegiatan rehabilitasi yang terjadi di sejumlah SD maupun SMP. ” Jelasnya.

Lebih lanjut menurut Edise (demikian sebutannya), masalah ini sebenarnya masih dalam masa proses pengerjaan kegiatan, ada baiknya segera dievaluasi oleh yang berwenang terhadap fungsi tugas satuan kerja, sebelum selesai dan menjadi temuan kami, ” Katanya.

Masih di tempat yang sama Edise menyampaikan, “Kewaspadaan Dinas pendidikan terhadap satuan kerja yang mengawal dana Rehabilitasi dan pembangunan harus serius dilaksanakan, ini menyangkut kemanfaatan dana rakyat, yang harus maksimal diserap. Lagi pula kebijakan pembangunan rehabilitasi gedung sekolah memiliki kekhususan perlakuannya. Jangan sampai disamakan dengan rehabilitasi yang lain. Saya mendapatkan ada upaya tambal sulam pada material yang digunakan. Ini jelas bisa berdampak pada rendahnya nilai kualitas gedung yang direhab, bahkan akan beresiko pada keamanan dan kenyamanan warga sekolah yang menikmati hasil rehab bangunan nanti.

Selanjutnya dikatakan, “Kebijakan tambal sulam tanpa kejelasan parameternya, sangat rentan terjadinya penyelelewengan, dan persentase kelayakan pemanfaatan barang bekas biasanya tidak terpantau secara optimal. Dan lebih dari itu, mekanisme pengasetan barang negara yang dibongkar kurang mendapatkan perhatian dari satuan kerja, ” terangnya.

Ketua GNPK ketika didesak oleh awak media, lokasi mana yang dimaksud, enggan menyebut lokasinya. Karena menurutnya, GNPK masih memerlukan data-data tambahan untuk memperkuat adanya dugaan penyelewengan tersebut.

Menurutnya, menyebut lokasi hanya akan memicu persoalan baru. Oleh karenanya kita sebagai lembaga kontrol masyarakat hanya menegur agar segera dilakukan evaluasi. Apalagi ini masih dalam masa proses pengerjaan.

(Istiadi B dan Eddy S)

Leave a Reply