GARA-GARA MBANGKANG INSTRUKSI DPP, KETUA DPC GPM KENDAL DI PECAT

Mantan Ketua DPC GPM Kendal Kelana Siwi.

Kendal delikjateng.com. Akibat membangkang terhadap instruksi DPP GPM, Ketua DPC GPM Kendal Kelana Siwi, ( Gerakan Pemuda Marhaenis Kendal) di copot dari posisi ketua.

Dasar dari pencopotoan berawal dari surat No.054/DPP/GPM/XII/2020 yang isinya menginstruksikan kepada jajaran DPC GPM Kendal untuk mendukung pasangan yang diusung PDIPerjuangan yaitu Paslon No.3, Haji Tino Mustamsikin.

Namun fakta yang terjadi dilapangan, banyak pengurus yang menyalurkan aspirasinya diluar instruksi DPP GPM yaitu ke Paslon 01.

PLt DPC GPM Kendal, Bima Bayu Aji

Atas dasar itu, kemudian DPP GPM bertindak tegas, dengan menerbitkan SK.No.79/NSK/DPP/GPM/XII/2020 tentang penonaktifan Ketua DPC GPM Kendal Kelana Siwi sekaligus mengangkat Bima Bayu Aji sebagai PLt nya.

Adapun dasar dari terbitnya SK tersebut menurut Ketua DPP GPM Drs. Herry Satmoko diantaranya adalah, Inkonsistensi mantan ketua terhadap arah politik DPC GPM dalam menghadapi Pilkada Kendal, yang harusnya mendukung Paslon 03 tetapi malah terang-terangan mendukung Paslon 01.

“Mantan Ketua DPC Kendal Kelana siwi memutuskan untuk mendukung ke Paslon 01, itu artinya dia Mengangkangi keputusan DPP,” terang Herry Satmoko kepada awak media ini

“Keputusan DPC GPM secara organisasi dalam Pilkada kendal tegak lurus dengan keputusan DPP yakni mendukung dan mengawal kemenangan paslon yang didukung oleh PDIP,” imbuh Herry .

Terpisah, mantan Ketua DPC GPM Kelana Siwi saat di konfirmasi lewat wa menjawab, bahwa penonaktifan dirinya, adalah atas permohonan dirinya

“Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada DPP, DPW yang telah menonaktifkan diri saya, dan dengan ini saya menyatakan bebas dengan bermartabat,” jelas Kelana siwi.

Buntut dari ontran-ontran ini, ada 6 pengurus yang mengajukan permohonan pengunduran diri kepada DPP, diantara yang mundur adalah sekjen DPC Miskam SH.

“Kami merasa sangat keberatan dengan penonaktifan saudara Kelana Siwi, apalagi persoalan ini belum pernah dibahas secara resmi ditingkat DPC,” terang Miskam lewat Wa.

( A.Khozin)

Leave a Reply